RRI.CO.ID, Denpasar – Pemerintah menyiapkan pembentukan International Financial Center (IFC) di Bali. Pembentukan sebagai upaya menarik lebih banyak investasi global masuk ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kawasan pusat keuangan internasional tersebut direncanakan berada di dua hingga tiga lokasi di Pulau Dewata. Menurut Airlangga, pemerintah saat ini masih menyusun landasan hukum serta ekosistem infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasional IFC.

“Kita siapkan di Bali. Sementara di Bali bisa 2 atau 3 titik,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 25 Juni 2026.

Salah satu insentif yang disiapkan pemerintah untuk menarik minat investor adalah pemberian fasilitas pajak hingga 0 persen. Airlangga berharap, keberadaan IFC dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia.

Saat ini investasi langsung yang masuk ke Indonesia tercatat sekitar Rp2.200 triliun. Menurutnya, negara-negara yang memiliki pusat keuangan internasional mampu menarik dana dalam jumlah jauh lebih besar.

“Ya Rp5.000 triliun itu, jadi dana masuk ke Singapura dulu baru disebar. Nah, sedangkan potensi investasi di Indonesia kan besar. Dubai financial center juga yang kami bicara, mereka itu sekitar 800 billion dolar,” kata Airlangga.

“Jadi, kita harus menarik global picturenya. Di dunia kan terbatas financial center, hanya Singapura, Dubai, Hong Kong, kemudian bagian di Amerika,” sambungya.

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Bali, Agung Bagus Pratiska Linggih di tempat terpisah menyambut baik rencana pembentuksan 3 Pusat Keuangan Internasional di Pulau Dewata. “Saya sangat setuju adanya International Financial Center di Bali,” katanya pria yang akrab disapa Ajus Linggih kepada RRI.CO.ID, Selasa 14 Juli 2026.

“Tapi tentu saya harap pemerintah pusat menanggapi serius masalah pemerataan di Bali, sehingga harapan saya lokasinya bukan di Bali Selatan,” imbuh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali tersebut.

Menurutnya, ketimpangan ekonomi saat ini sudah berdampak besar terhadap tatanan sosial masyarakat Bali. “Saya juga berharap ada kebijakan khusus dimana persentase dari Asset Under Management (Dana Kelolaan) itu diwajibkan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor riil di Bali agar masyarakat tidak termarjinalkan,” ujar tokoh muda yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Bali itu.