RRI.CO.ID, Denpasar - Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum menjadi isu yang semakin krusial. Anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, tetap memiliki hak untuk dilindungi, termasuk dari paparan publik yang berlebihan.

Dalam acara Rahajeng Bali pada Rabu 29 April 2026, perwakilan LBH Apik, Agung Maheni menjelaskan bahwa anak adalah individu berusia di bawah 18 tahun yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, perlindungan ini tidak hanya berlaku dalam proses hukum, tetapi juga dalam pemberitaan dan penyebaran informasi di ruang digital.

Salah satu poin penting yang ditekankan adalah larangan mempublikasikan identitas anak secara lengkap. Nama, wajah, alamat, hingga sekolah anak tidak boleh diungkap ke publik. Jika pun harus ditampilkan, identitas tersebut wajib disamarkan. Langkah ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga masa depan anak agar tidak terbebani stigma sosial yang bisa melekat seumur hidup.

Fenomena media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat menjadi tantangan tersendiri. Konten yang menampilkan anak dalam kasus hukum dapat dengan mudah tersebar luas dan bahkan muncul kembali di kemudian hari. Hal ini berpotensi memengaruhi kondisi psikologis anak, menurunkan rasa percaya diri, hingga menghambat proses pemulihan mereka.

Agung Maheni juga menyoroti bahwa anak yang terlibat dalam kasus hukum tidak selalu sepenuhnya memahami tindakan yang dilakukan. Banyak dari mereka dipengaruhi oleh lingkungan, pola asuh, maupun pergaulan. Karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melibatkan pendampingan psikologis dan rehabilitasi.

Perlindungan identitas anak menjadi bagian penting dari upaya memberikan kesempatan kedua bagi mereka. Alih-alih dihukum secara sosial, anak-anak ini perlu didukung untuk kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Di sinilah peran masyarakat menjadi penting, terutama dalam menggunakan media sosial secara bijak.

Kesadaran untuk tidak menyebarkan informasi sensitif tentang anak adalah langkah sederhana namun berdampak besar. Dengan menjaga privasi mereka, masyarakat turut berkontribusi dalam melindungi masa depan generasi muda di tengah era digital yang serba terbuka.