RRI.CO.ID, Denpasar - Anggota Komisi IX DPR RI Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas gizi anak sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tingkat Provinsi Bali yang digelar Perwakilan BKKBN Provinsi Bali di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Kamis 9 Juli 2026.

Puncak peringatan Harganas ke-33 di Bali diisi dengan berbagai kegiatan yang menekankan pentingnya pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, pemerintah daerah, mitra kerja, organisasi masyarakat, serta para pemangku kepentingan yang bersama-sama memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

Dalam kesempatan itu juga disosialisasikan sejumlah program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, di antaranya Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah serta program Lansia Berdaya. Di sela kegiatan, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani mengatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang memiliki dampak luas, tidak hanya bagi anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga terhadap perputaran ekonomi di tingkat desa.

Menurutnya, keberadaan dapur MBG mampu menciptakan rantai ekonomi baru karena kebutuhan bahan pangan dipasok langsung oleh masyarakat sekitar. Ia menjelaskan, hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang sebelumnya harus dipasarkan ke berbagai tempat kini dapat langsung diserap oleh dapur MBG.

Kondisi tersebut dinilai memberikan kepastian pasar bagi para petani, peternak, dan nelayan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. "Kami di Komisi IX DPR RI sepakat Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar. Tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi pedesaan melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat," ujar Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani.

Menurutnya, dari sisi pendidikan, program tersebut juga memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar. Ia menilai masih banyak anak, khususnya di daerah pedesaan, yang datang ke sekolah tanpa sarapan atau membawa bekal sehingga kesulitan berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran.

Melalui pemberian makanan bergizi dengan komposisi gizi seimbang, diharapkan kesehatan, kecerdasan, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat terus meningkat. Selain itu, pelaksanaan makan bersama di sekolah dinilai mampu membangun kebersamaan antarsiswa tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Program tersebut juga menjadi sarana membiasakan anak mengonsumsi makanan bergizi, termasuk sayur dan lauk yang selama ini belum tentu dikonsumsi di rumah. Meski mendukung penuh keberlanjutan Program MBG, Ni Putu Tutik mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola dan pengawasan.

Ia menilai sejumlah persoalan yang sempat muncul, seperti makanan yang tidak layak konsumsi hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terulang. "Yang harus diperbaiki adalah tata kelola dan pengawasannya. Guru, masyarakat, pemerintah, hingga DPR harus bersama-sama mengawasi kualitas makanan yang diterima anak-anak. Jika ditemukan makanan yang tidak layak, harus segera dikomplain kepada pengelola dapur karena program ini merupakan kepentingan bersama," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahan pangan yang dibeli untuk kebutuhan dapur MBG harus berasal dari masyarakat dengan harga yang layak sesuai acuan pemerintah. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh petani, peternak, dan nelayan sebagai penyedia bahan pangan yang menjadi bagian dari ekosistem Program Makan Bergizi Gratis.