KBRN, Waisai: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Raja Ampat bersama OPD terkait sudah membahas persiapan pelantikan anggota dewan periode 2024-2029. Calon anggota legislatif terpilih hasil pemilu 14 Februari lalu akan dilantik pada 28 Oktober mendatang di gedung DPRK yang baru. Plt Sekretaris DPRK Raja Ampat Wahab Sangadji menerangkan masa pengabdian anggota DPRK dihitung saat pengambilan sumpah. Masa kerja DPRK Raja Ampat periode 2019-2024 berakhir pada 28 Oktober sehingga pada tanggal yang sama akan dilakukan pelantikan anggota DPRK periode baru.

"Surat Keputusan pengangkatan DPRK Raja Ampat Periode lalu adalah 17 September 2019. Namun, masa aktif dihitung saat pengambilan sumpah pada 28 Oktober sesuai edaran Menteri Dalam Negeri," kata Wahab.

Menurut wahab, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat terkait surat keputusan caleg terpilih hasil pemilu 2024. Sekretariat DPRK juga akan menyurati partai politik pemenang pemilu untuk menetapkan ketua dewan sementara.

Wahab juga mengingatkan kepada caleg DPRK terpilih untuk segera membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. LHKPN ini menjadi dasar untuk penyusunan surat keputusan Gubernur terkait anggota DPRK periode 2024-2029. Batas akhir penyerahan LHKPN adalah 21 hari sebelum pelantikan.

Kepala Badan Kesbangpol Raja Ampat Abdul Manaf Wihel mengatakan LHKPN menjadi syarat bagi caleg terpilih untuk bisa dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota dewan. OPD terkait nantinya akan menyurati caleg terpilih yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera menyelesaikan LHKPN.

Berdasarkan situs LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, tercatat sebanyak 16 caleg terpilih di Raja Ampat yang telah melaporkan harta kekayaan. Sementara itu total caleg terpilih untuk DPRK periode 2024-2029 adalah sebanyak 20 orang.