RRI.CO.ID, Ternate - Gubernur Sherly Tjoanda memerintahkan Inspektorat Provinsi Maluku Utara untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).
Langkah tegas ini diambil guna memastikan seluruh anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan, sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan di wilayah kepulauan tersebut.
Saat ini, program BOSDa telah menjangkau 492 sekolah dengan total 70.983 siswa, capaian tertinggi sepanjang sejarah pendidikan Maluku Utara. Selain dukungan BOSDa dari pemerintah daerah, setiap sekolah juga menerima dana BOSP dari pemerintah pusat dengan nilai berbeda di tiap provinsi, menyesuaikan indeks kemahalan wilayah.
Tak berhenti di situ, melalui kepemimpinan Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pemerintah provinsi meluncurkan BOSDa sebagai bentuk kepedulian terhadap beban ekonomi orang tua siswa yang selama ini masih harus membayar uang komite sekolah.
“Inspektorat akan melakukan audit semua realisasi BOSP dan BOSDa. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi untuk bercermin dan melihat di mana letak persoalan penggunaan anggaran tersebut,” ujar Sherly kepada rri.co.id usai peresmian auditorium SMA Negeri 5 Ternate, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, audit ini penting untuk menjawab persoalan klasik dunia pendidikan daerah — anggaran besar namun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih rendah. Bahkan, dalam berbagai lomba nasional hingga internasional, siswa kerap masih harus mengeluarkan biaya pribadi.
“Total anggaran BOSP dan BOSDa tahun 2026 sekitar Rp180 miliar harus dimanfaatkan maksimal. Fokusnya pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan tambahan, serta penambahan tenaga pengajar di bidang strategis seperti Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains,” ucap Sherly.
Selain peningkatan kualitas tenaga pendidik, siswa juga akan difasilitasi mengikuti berbagai kompetisi nasional hingga internasional guna memperluas pengalaman dan jam terbang akademik.
“Anak-anak kita butuh ruang untuk berkembang dan bersaing. Negara harus hadir memastikan mereka tidak terhambat karena biaya,” pungkasnya.
Dengan audit menyeluruh ini, Gubernur perempuan pertama Maluku Utara ini berharap tata kelola anggaran pendidikan semakin transparan, tepat sasaran, dan berdampak nyata terhadap kualitas sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....