RRI.CO.ID, SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pertemuan bersama SKK Migas Perwakilan Wilayah Papua dan Maluku serta RH Petrogas Companies in Indonesia di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Rabu, 4 Februari 2026.
Pertemuan tersebut membahas rencana dan program kerja kegiatan operasi migas RH Petrogas Companies in Indonesia melalui Petrogas (Basin) Ltd. dan Petrogas (Island) Ltd. untuk tahun 2026, khususnya di Wilayah Kerja Kepala Burung dan Wilayah Kerja Salawati.
General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia, Alfian Telaumbanua, mengatakan pemaparan rencana kerja ini merupakan bagian dari koordinasi berkelanjutan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai pemangku kepentingan utama dalam mendukung kelancaran kegiatan operasi migas.
“Ini merupakan bagian dari kerja sama dan koordinasi berkesinambungan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya guna memastikan kelancaran pelaksanaan operasi migas serta mendukung peningkatan produksi dan ketahanan energi, khususnya di wilayah Papua Barat Daya,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sr. Manager Exploration and Development RH Petrogas Companies in Indonesia, Michael Sompie, memaparkan sejumlah rencana kegiatan, di antaranya rencana pengeboran sumur eksplorasi NWK-1 dan Birawa-1, serta laporan pasca pengeboran sumur eksplorasi Karim-1.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, mengatakan pemerintah provinsi menyambut baik rencana kerja yang dipaparkan oleh SKK Migas dan Petrogas.
Ia menjelaskan salah satu fokus pembahasan adalah rencana pengeboran sumur Birawa-1 di wilayah kerja Salawati yang membutuhkan dukungan perizinan, termasuk rekomendasi pemerintah provinsi terkait penggunaan kawasan hutan.
“Untuk aktivitas ini dibutuhkan rekomendasi dari pemerintah provinsi, khususnya terkait pinjam pakai kawasan hutan. Proses ini nantinya akan dilanjutkan ke Kementerian Kehutanan setelah ada rekomendasi dari pemerintah daerah,” jelas Suroso.
“Kami berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan baik. Jika produksi berjalan optimal, tentu akan berdampak pada penerimaan negara maupun daerah melalui skema bagi hasil migas.
Selain itu, kehadiran industri migas juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberi manfaat bagi masyarakat,” sambung Suroso.
Ditambahkan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya, Herry Widjasena, menambahkan pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi awal antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan sebelum masuk pada tahapan teknis dan administrasi perizinan.
Ia menyebutkan pemerintah provinsi melalui DPMPTSP berkomitmen memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan transparan guna mendukung investasi di sektor energi, dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku.
“Ini masih pra perizinan. Jadi investasi yang masuk ke kita ini, sebelum masuk ke perizinan, kita dengarkan dulu pemaparan dari perusahaan terkait rencana investasinya. Hari ini kita fokus ke pemaparan Petrogas terkait rencana investasi mereka,” ujar Herry.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan migas guna mendukung peningkatan produksi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....