RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (P2KP) menyerahkan  bantuan kepada masyarakat pesisir dan kelompok penerima manfaat, yang berlangsung di Distrik Klawasi, Kota Sorong Selasa, 27 Januari 2026. Sebanyak 17 Perahu Fiber dan 17 mesih 15PK diserhkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.

Dalam sambutannya, Elisa Kambu menyampaikan  bahwa kondisi geografis dan mata pencaharian masyarakat Papua Barat Daya sangat beragam, mulai dari masyarakat pesisir pantai dan bantaran sungai hingga masyarakat daratan.

“Yang di darat sibuk dengan cangkul, pacul, pengolahan tanah dan pertanian. Yang di sungai dan pesisir pantai sibuk dengan perahu, keramba, dan budidaya perikanan. Itu adalah realitas pekerjaan masyarakat kita,” jelasnya.

Gubernur menegaskan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah bersifat stimulus, bukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

“Bantuan ini bukan segala-galanya. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan harus mengatur banyak kebutuhan. Kalau kita hanya fokus pada motor tempel perahu, maka orang bisa tidak berobat dan anak-anak bisa tidak sekolah,” tegasnya.

Gubernur Elisa Kambu juga mengungkapkan bahwa pemerintah menerima banyak proposal bantuan, namun jumlah penerima harus dibatasi agar bantuan dapat disalurkan secara merata ke seluruh wilayah Papua Barat Daya. Ke depan, pemerintah akan melakukan pemetaan yang lebih baik terkait distribusi bantuan antar kabupaten/kota. “Bantuan ini tidak boleh menumpuk di satu daerah saja. Harus dibagi secara adil dan merata,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa bantuan diarahkan untuk kelompok, bukan perorangan, serta akan dilakukan verifikasi ketat terhadap proposal yang masuk. “Kita akan bentuk tim kecil untuk memastikan kelompok itu benar-benar ada dan aktif, bukan hanya di atas kertas,” katanya.

Elisa Kambu berpesan agar seluruh bantuan yang diterima dijaga dan dimanfaatkan dengan baik serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya tegaskan, bantuan ini tidak boleh dipindahtangankan atau dijual. Kalau itu terjadi, maka kelurahan dan distrik akan ikut bertanggung jawab. Ini tidak boleh terulang,” tegasnya.

Mantan bupati Asmat ini, berharap bantuan yang diserahkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat penerima serta mendukung peningkatan ekonomi lokal di Papua Barat Daya.