KBRN, Surabaya: Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menilai prostitusi di Surabaya masih menjadi persoalan meski lokalisasi Dolly ditutup sejak 18 Juni 2014. Ia menyebut akar masalah belum terselesaikan dan pola praktik prostitusi kini semakin terselubung.

Menurut Kahfi, penutupan lokalisasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan sosial. Ia mengatakan pengawasan dan pendampingan masih lemah sejak penutupan tersebut. “Sebelas tahun berlalu, pengawasan kita masih kurang,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Pro1 RRI Surabaya, Rabu (26/11/2025).

Kahfi menilai faktor ekonomi warga juga ikut mendorong munculnya prostitusi terselubung maupun prostitusi online. Karena itu, ia mendorong penyusunan Raperda Hunian Layak dan pengembangan Kampung Cerdas sebagai langkah mitigasi. “Aturan lama perlu diperbarui agar sesuai kondisi sekarang,” tambahnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya disebut telah melakukan patroli rutin bersama TNI–Polri di eks lokalisasi Dolly. Namun Kafi menegaskan bahwa penanganan prostitusi harus ditopang regulasi baru agar lebih adaptif terhadap perubahan pola praktik, terutama di ruang digital.

Sementara itu, penulis buku Surabaya Butuh Lokalisasi, Noor Arief Prasetyo, menilai pengalaman penutupan Dolly pada 2014 dapat menjadi bahan evaluasi.

Menurutnya, tanpa pengendalian dan penanganan sosial yang memadai, prostitusi berpotensi berpindah ke tempat atau platform lain. “Penutupan saja tidak cukup, harus ada pengendalian yang berkelanjutan,” ujarnya dalam.kesempatan yang sama pagi tadi.

Arief menekankan bahwa persoalan ekonomi dan kemiskinan warga harus menjadi prioritas. Ia mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan serta penegakan hukum secara konsisten. “Jika masih ada yang menikmati manfaatnya, prostitusi sulit dihilangkan,” katanya.

Baik Kahfi maupun Arief sepakat perlunya pembaruan kebijakan dan pengawasan berkelanjutan agar prostitusi tidak sekadar bergeser ke wadah baru.