BMKG Gelar Sekolah Lapang Gempabumi 2025

  • 10 Okt 2025 07:50 WIB
  •  Denpasar

KBRN, Gianyar: Dalam rangka memperkuat peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kesiapsiagaan bencana gempabumi, Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Tahun 2025, dengan tema 10 Tahun SLG Membangun Budaya Sadar, Siaga, dan Selamat dalam Menghadapi Gempabumi dan Tsunami, pada Kamis (9/10/2025), bertempat di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar.

Kepala BBMKG Wilayah III Badung, Cahyo Nugroho menyampaikan bahwa penyelenggaraan SLG selama satu dekade terakhir telah berkontribusi terhadap terbentuknya jejaring komunikasi risiko bencana yang lebih tangguh dan responsif. Menurutnya, edukasi lapangan seperti ini merupakan instrumen penting dalam implementasi kebijakan mitigasi berbasis sains dan teknologi, sejalan dengan mandat BMKG untuk menyediakan informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Sekolah Lapang Gempabumi ini sebetulnya menjadi program Nasional yang dititipkan pemerintah RI kepada BMKG untuk edukasi kepada masyarakat dan stakeholder jika terjadi gempabumi,” ujar Cahyo Nugroho.

Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian dari strategi BMKG dalam memperluas literasi kebencanaan berbasis ilmiah dan partisipatif, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, serta komunitas masyarakat. Disisi lain Ketua Pokja Info Dini Gempabumi dan Tsunami BBMKG Wilayah III Badung, Dwi Hartanto menjelaskan, gempabumi yang terjadi khsusnya di Bali Magnitudo 3 sampai 4 dengan gempabumi tektonik.

“Dari Januari sampai September ada 400 kali gempabumi, dengan magnitude 3-4 rata-rata gempabumi tektonik,” ucapnya.

Kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi 2025 ini menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam membangun budaya sadar risiko dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana geologis. Dengan kolaborasi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan kearifan lokal, diharapkan terbentuk sistem mitigasi yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada keselamatan publik.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....