KBRN, Jakarta : Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Kementerian Kelautan RI, Sharil Abdul Rauf apresiasi kebijakan Pemerintah Aceh Tengah yang telah menertibkan alat tangkap jaring tak ramah jenis cangkul padang dan dedem.

Apresiasi ini disampaikan langsung Sharil saat menerima kunjungan kerja Bupati Aceh Tengah Haili Yoga di Gedung KKP, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Sharil sepakat penggunaan alat tangkap harus diatur untuk menjaga ekosistem didalamnya.

“Kami siapkan bantuan alat tangkap tapi harus terintegrasi, tidak boleh parsial. Harus satu kesatuan kebijakan dengan pelatihan dan aturan,” katanya.

Sharil menybeut, nelayan di Aceh Tengah berpotensi menerima bantuan pengganti alat tangkap. Setidaknya ada 20 jenis alat tangkap ramah lingkungan yang bisa diusulkan. Pengajuannya dilakukan secara kolektif melalui koperasi nelayan.

KKP kata Sharil, juga menyiapkan program pelatihan dan pendampingan untuk diversifikasi usaha. Pelatihan itu seperti pengolahan hasil perikanan, kuliner, hingga pelatihan teknis alat tangkap dan penguatan akses modal.

“Kami mendorong pemda membuat regulasi sendiri sebagai penguat, walau pengawasan juga dilakukan oleh provinsi. Ini tanggung jawab bersama dann Danau Laut Tawar sudah masuk RPJMN sebagai kawasan revitalisasi nasional. Harus kita jaga bersama-sama,” kata Direktur Sharil.

Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengaku terus berupaya untuk memberi Solusi berupa program pemberdayaan bagi nelayan terdampak penertiban cangkul padang dan dedem.

“Kita ingin bantu masyarakat. Mereka tidak ditinggalkan, tapi kita arahkan dengan pelatihan, bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan, hingga kebijakan pengelolaan sampah di seluruh desa sekitar danau,” katanya.

Bupati juga menyoroti pesatnya pertumbuhan pariwisata di Aceh Tengah yang menjadikan Danau Laut Tawar sebagai ikon wisata utama.

“Ekosistem danau ini harus dijaga bersama, termasuk dari cara penangkapan ikan yang merusak. Kami akan membentuk otoritas dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan,” katanya.