Kementerian PU Perkuat Infrastruktur Strategis Papua Pegunungan

RRI.CO.ID, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan infrastruktur strategis Papua Pegunungan mendukung pelayanan masyarakat dan konektivitas wilayah. Pembangunan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat aktivitas perekonomian serta membuka akses menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan dan jembatan berperan strategis mempercepat konektivitas antarkawasan di Tanah Papua. Menurutnya, infrastruktur tersebut mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi logistik dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar.

“Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, merupakan fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Papua. Konektivitas yang baik memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah menghadapi tantangan geografis,” kata Menteri Dody dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 12 September 2026.

Menurut Dody, pembangunan infrastruktur Papua Pegunungan sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemerataan pembangunan.Ia menyebut penguatan wilayah Papua menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif.

Salah satu infrastruktur yang mendapat perhatian adalah Jembatan Gantung Logonoba di Kali Uwe, Distrik Wouma. Jembatan tersebut berada di Kabupaten Jayawijaya dan kini telah disurvei untuk mengetahui kondisi kerusakannya.

Sementara, itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Kementerian PU Pranoto mengatakan survei dilakukan BBPJN Papua-Papua Pegunungan. Menurutnya, survei tersebut ditujukan untuk mengetahui kondisi kerusakan serta kebutuhan penanganan jembatan gantung tersebut.

“Ada jembatan gantung yang rusak di Kali Uwe, Distrik Wouma. Dari BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) Papua-Papua Pegunungan sudah lakukan survei kerusakan,” ujar Pranoto.

Selain konektivitas, lanjutnya, Kementerian PU juga memberikan perhatian terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan. Rencana pembangunan seperti Gedung Gubernur, DPRD, dan MPRP sebelumnya direncanakan pada 2024, namun pelaksanaannya mengalami penundaan.

Menurut Pranoto, kondisi sosial di lokasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan tersebut tertunda. Ia mengatakan Kementerian PU kini mengkaji kelayakan lokasi baru untuk pembangunan kawasan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya.

Pengkajian tersebut dilakukan agar pembangunan kawasan pemerintahan dapat kembali dilanjutkan setelah kondisi memungkinkan. Lokasi pembangunan juga perlu dipastikan memenuhi kelayakan sebelum pelaksanaan pekerjaan kembali dilakukan.

Pada 2026, Kementerian PU memiliki sekitar 114 kegiatan bidang sumber daya air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Kegiatan tersebut mencakup pengendalian banjir Sungai Wouma di Kota Wamena serta pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan.

Kegiatan jalan meliputi peningkatan Jalan Pirime sepanjang 2,34 kilometer serta Jalan Towe Hitam–Oksibil II sepanjang 3,74 kilometer. Selain itu, Kementerian PU membangun Jalan Oksibil–Iwur sepanjang 4,79 kilometer serta melaksanakan preservasi jalan dan tanggap darurat.

Di samping itu, terdapat 22 paket kegiatan yang belum terlaksana di wilayah Papua Pegunungan. Paket tersebut terdiri atas tujuh paket Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS).

Selanjutnya, terdapat 12 paket Bantuan Pemerintah melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Sementara itu, tiga paket lainnya merupakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Kementerian PU memastikan dukungan infrastruktur Papua Pegunungan mencakup konektivitas hingga pelayanan dasar masyarakat. Pembangunan tersebut diarahkan memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat Papua Pegunungan.