RRI.CO.ID, Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong adanya revitalisasi pendidikan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Program itu membuka akses pendidikan setara dengan daerah lain.

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menyoroti pentingnya kesejahteraan guru daerah khusus. Menurutnya, kesejahteraan memengaruhi motivasi guru dalam menjalankan tugas pendidikan.

“Upaya revitalisasi harus diiringi pemenuhan kesejahteraan guru di daerah khusus. Ketentuan tunjangan sudah diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen,” kata Unifah dalam dialog Pro3 RRI, Sabtu, 2 Mei 2026.

PGRI mendorong pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru secara konsisten dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan proses belajar mengajar di wilayah 3T.

Selain itu, PGRI menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian dalam pengelolaan pendidikan daerah khusus. Banyaknya instansi terlibat dinilai memicu kebingungan penyaluran program dan anggaran.

“Pengelolaan pendidikan sebaiknya lebih terpusat agar koordinasi berjalan efektif. Penyaluran dana dan pelaksanaan program juga perlu diperjelas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan revitalisasi menjadi kebijakan strategis pemerintah. Program tersebut juga mencakup digitalisasi pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Menurut Mendikdasmen, pemerintah telah menetapkan lima kebijakan strategis sektor pendidikan nasional. Salah satunya pembangunan dan revitalisasi sekolah sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program revitalisasi diharapkan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah juga menargetkan peningkatan fasilitas belajar bagi siswa wilayah tertinggal.