KBRN, Bula: Ketua LSM Tabulik Institute, Junedi Mahad, menyoroti dinamika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang tengah berlangsung di DPRD setempat. Ia menegaskan bahwa proses penganggaran harus berpijak pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembahasan anggaran merupakan proses antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menyepakati rencana keuangan tahunan, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PAS). Karena itu, pembahasan harus menyentuh langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Timur,” ujar Junedi Mahad di Bula, Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan, tujuan utama penyusunan APBD adalah memastikan target pendapatan, kemampuan fiskal, serta prioritas belanja pembangunan dan pelayanan publik dapat selaras dengan visi–misi daerah.
Lebih lanjut, Tabulik Institute berharap DPRD SBT dapat menjalankan politik anggaran secara profesional, tanpa adanya kompromi yang tidak semestinya. “Kami berharap lembaga terhormat ini fokus pada program prioritas pembangunan dan kebutuhan mendasar masyarakat. Semoga tidak ada deal-deal dalam pembahasan anggaran,” katanya.
Tabulik Institute juga mengajak aktivis serta masyarakat untuk turut memantau setiap tahapan pembahasan anggaran di DPRD SBT sebagai bentuk partisipasi publik.
Terkait pernyataan Ketua Komisi I DPRD SBT, Abdul Aziz Yanlua, yang sempat melontarkan kata tidak pantas terhadap kinerja Bupati Fachri Husni Alkatiri dalam sebuah rapat tersebut, Junedi menilai hal tersebut tidak layak diucapkan oleh pejabat publik.
“Soal perbedaan pendapat atau ketegangan di ruang rapat itu hal biasa. Tetapi pernyataan bernada merendahkan tidak boleh dilontarkan oleh pimpinan komisi,” tegasnya.
Junedi menambahkan, DPRD seharusnya tetap fokus pada fungsi pengawasan dan penganggaran, serta menjaga etika dalam setiap forum resmi.
Meski demikian, Tabulik Institute menyatakan optimistis terhadap arah pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati Muhammad Miftah Wattimena. Ia menyebut, tahun 2026 akan menjadi momentum percepatan pembangunan di SBT.
“Kami optimistis akan ada kejutan dan lompatan pembangunan di tahun 2026. Pemerintah daerah terus menunjukkan fokus pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia kembali mengingatkan agar DPRD SBT konsisten menjalankan fungsi serta kewenangannya dalam setiap pembahasan anggaran. “Intinya, anggaran daerah adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....