KBRN,Bula: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tabulik Institut meminta Pemerintah (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) untuk lebih memperhatikan besaran anggaran operasional bagi para kepala wilayah kecamatan serta kepala UPTD Pendidikan. Menurut lembaga tersebut, kebutuhan operasional di tingkat kecamatan jauh lebih mendesak dibandingkan alokasi anggaran yang dinilai terlalu banyak terserap di level dinas.
Tabulik Institute menilai bahwa kecamatan merupakan garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, mereka juga meminta DPRD Kabupaten SBT lebih cermat saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, terutama dalam memastikan anggaran kecamatan tidak lagi dipatok terlalu kecil.
“Untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat kecamatan, anggaran operasional saat ini masih terlalu rendah. Kami berharap tim anggaran daerah bisa lebih jeli melihat kebutuhan di lapangan,” ujar Ketua LSM Tabulik Institute Jubedi Mahad di Bula, Jum'at (21/11/2025).
Mahad menyebut angka ideal bagi anggaran operasional kecamatan berada di kisaran Rp350 juta per tahun. Angka tersebut dinilai lebih rasional dibanding alokasi sebelumnya yang hanya berada di angka Rp150 juta hingga Rp180 juta.
“Menurut kami, anggaran sebelumnya terlalu kecil untuk menunjang seluruh aktivitas pelayanan masyarakat. Kenaikan hingga sekitar Rp350 juta merupakan kebutuhan realistis,” tambahnya.
Tabulik Institute berharap pemerintah daerah dan DPRD Seram Bagian Timur dapat mempertimbangkan usulan tersebut agar pelayanan publik di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih optimal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....