KBRN, Bula: Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri berharap aksi pemalangan yang dilakukan puluhan karyawan Kalrez Petroleum (Seram) Ltd dapat mendorong percepatan respons pemerintah pusat (Pempus) terkait persoalan keterlambatan pembayaran gaji pekerja perusahaan tersebut.
Usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD SBT, Senin (24/11/2025, Fachri menyatakan memahami langkah yang diambil para pekerja sebagai bentuk protes atas belum dibayarkannya gaji selama enam bulan oleh pihak manajemen.
“Sebenarnya saya senang saja ada langkah tegas dari teman-teman karyawan, supaya pemerintah pusat juga memberi perhatian. Saya sudah mencoba komunikasi secara persuasif, tetapi sampai sekarang tanggapannya cukup lambat,” kata Fachri.
Ia menilai aksi tersebut dapat menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat untuk segera mengambil keputusan terkait penanganan operasional Kalrez. Termasuk pemenuhan hak-hak pegawai. “Mudah-mudahan dengan protes teman-teman, ini bisa memberi sinyal bahwa masalah ini tidak boleh lagi ditunda,” ujarnya.
Bupati menyampaikan salah satu solusi yang diusulkan adalah pergantian manajemen Kalrez. Menurutnya, kinerja manajemen saat ini dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan perusahaan.
“Memang faktanya manajemen sekarang tidak mampu. Pemerintah boleh saja membuka ruang melakukan intervensi dan memutuskan siapa yang layak mengelola Kalrez,” kata dia.
Pemerintah daerah, lanjut Fachri, telah menyiapkan opsi kerja sama melalui BUMD apabila diperlukan. Ia mengaku telah menyurati Kementerian ESDM untuk menyampaikan kondisi tersebut, namun hingga kini belum mendapat kesempatan bertemu langsung dengan menteri terkait.
“Upaya ke arah itu terus kami lakukan secara maksimal,” tambahnya.
Aksi pemalangan dilakukan puluhan karyawan PT Kalrez Petroleum pada Sabtu (22/11) di pintu utama perusahaan di Kota Bula. Karyawan menuntut pembayaran gaji yang tertunda selama enam bulan.
Perwakilan karyawan, Wahyu, mengatakan pemalangan dilakukan karena manajemen tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan. Ia menegaskan aksi tersebut tidak bertujuan merusak fasilitas perusahaan.
“Di lokasi ini ada aset negara dan polisi juga berjaga. Aksi ini bukan untuk merusak, kami hanya memastikan aset tetap aman sambil menunggu hak kami dibayarkan,” ujar Wahyu.
Ia menyebut hampir seratus karyawan, baik yang berada di Jakarta maupun di Bula, terdampak penundaan pembayaran gaji. Para pekerja juga telah berulang kali mengirim surat kepada manajemen dan mengikuti proses mediasi melalui Dinas Nakertrans setempat, namun belum memperoleh hasil.
“Mulai hari ini kami mogok kerja sampai seluruh gaji dibayarkan,” katanya.
Masalah keterlambatan pembayaran gaji tersebut sebelumnya telah dibahas bersama DPRD SBT dan Dinas Nakertrans, namun hingga kini belum ada solusi. Para karyawan berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta manajemen perusahaan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....