RRI.CO.ID, Bula-Bupati Fachri Husni Alkatiri berharap perencanaan pembangunan yang akan dirumuskan sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang RKPD tahun 2027 harus mampu menjawab beragam tantangan yang dihadapi daerah saat ini.

Tantangan itu baik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, percepatan pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Harapan itu dikemukakan Bupati Fachri melalui sambutannya dalam acara pembukaan Musrenbang RKPD tahun 2027 di gedung aula Pendopo bupati setempat, Jum'at pagi, 10 April 2026.

"Perencanaan pembangunan tahun 2027 harus mampu menjawab berbagai tantangan yang kita hadapi, baik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, percepatan pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ujarnya.

Ditandaskan Fachri, Kabupaten SBT memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, kelautan, dan pariwisata.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan ke depan harus diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan.

"Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan yang konstruktif, realistis, dan terukur. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Fachri.

Melalui Musrenbang ini, Fachri berharap lahir komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa ini.

Bupati Fachri menjelaskan Musrenbang RKPD merupakan forum strategis dan partisipatif dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

Forum ini lanjutnya menjadi wadah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, serta mensinkronkan program dan kegiatan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.