RRI.CO.ID, Bula– Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta segera menyusun 15 kriteria teknis sebagai syarat pengusulan proyek nasional ke pemerintah pusat. Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD SBT, Fathul Kwairumaratu usai melakukan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku beberapa waktu lalu.

Menurut Fathul, langkah itu penting agar Kabupaten SBT tidak tertinggal dalam proses perencanaan dan penganggaran pusat tahun 2027. “Kriteria ini menjadi dokumen pendukung yang akan dinilai oleh Kementerian PUPR dan Bappenas dalam menentukan kelayakan usulan proyek infrastruktur daerah,” kata Fathul kepada wartawan, Senin, 11 Mei 2026.

Ia menegaskan, tanpa dokumen yang lengkap dan memenuhi standar teknis, usulan proyek dari SBT berpotensi ditolak atau mengalami penundaan. “Kalau kriteria ini belum siap, maka usulan SBT akan kalah cepat dengan daerah lain yang sudah lebih dulu menyiapkan dokumennya. Padahal kebutuhan infrastruktur kita sangat mendesak,” ujarnya.

Fathul menjelaskan, 15 readiness criteria tersebut mencakup aspek perencanaan, studi kelayakan, dokumen lingkungan, kesiapan lahan, hingga dukungan anggaran daerah. Karena proses pengusulan proyek nasional umumnya mulai dibuka pada Juni, Ia meminta Dinas PUPR SBT segera membentuk tim teknis dan berkoordinasi dengan Bappeda untuk merampungkan seluruh dokumen pendukung.

“Langkah ini penting untuk memperkuat posisi SBT dalam forum Musrenbangnas maupun konsultasi regional bersama kementerian terkait,” katanya. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memastikan validitas data lapangan, mulai dari kondisi jalan, jembatan, irigasi, hingga drainase yang akan diusulkan sebagai prioritas pembangunan.

Fathul juga menilai keterlibatan konsultan perencana perlu dilakukan apabila sumber daya manusia internal belum mencukupi. Ia optimistis, apabila seluruh kriteria dapat dipenuhi tepat waktu, SBT berpeluang memperoleh alokasi proyek nasional seperti pembangunan jalan strategis, jembatan penghubung antarkecamatan, hingga sistem pengendalian banjir.

Berikut 15 Readiness Criteria yang Diminta Segera Disiapkan:

1. Kesiapan lahan

Lahan sudah clean and clear, bebas sengketa, dan memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah.

2. Dokumen teknis

Tersedia Detailed Engineering Design (DED) atau rencana teknis terinci yang telah disahkan pejabat berwenang.

3. Dokumen lingkungan

Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai tingkat dampak lingkungan proyek.

4. Dokumen pendukung

Tersedia surat peminatan atau kesediaan lahan, masterplan, dan dokumen anggaran pengelola.

5. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RAB disusun secara rinci berdasarkan HSPK atau harga satuan yang berlaku di daerah.

6. Ketersediaan anggaran pendamping

Ada komitmen APBD untuk dana pendamping sesuai ketentuan DAK Fisik atau skema co-financing.

7. Status perencanaan RPJMD/Renstra

Proyek telah termuat dalam RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD tahun berjalan.

8. Kelayakan ekonomi dan sosial

Tersedia feasibility study yang menunjukkan manfaat ekonomi, sosial, dan finansial.

9. Kesiapan SDM pengelola

Terdapat penanggung jawab teknis, PPK, PPTK, dan tim pelaksana yang ditetapkan melalui SK.

10. Dukungan masyarakat

Tersedia berita acara musyawarah, persetujuan warga, atau rekomendasi camat/desa terkait lokasi proyek.

11. Status tata ruang

Lokasi proyek sesuai RTRW kabupaten/kota dan RDTR jika tersedia.

12. Kesiapan perizinan

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin lokasi, dan izin lain yang dibutuhkan telah diproses.

13. Rencana operasi dan pemeliharaan

Tersedia rencana pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan pasca konstruksi beserta sumber pendanaannya.

14. Manajemen risiko

Memiliki analisis risiko pelaksanaan dan mitigasi, termasuk risiko cuaca, logistik, dan keamanan.

15. Data pendukung teknis

Tersedia peta lokasi, hasil survei topografi, geologi, hidrologi, dan dokumentasi lapangan.