RRI.CO.ID, Bula- Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri secara resmi melaunching layanan Call Center 112 yang diprakarsai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) SBT.

Peluncuran layanan kedaruratan tersebut berlangsung di Pantai Wailola, Bula, Jumat malam, 20 Februari 2026. Usai peresmian, Bupati langsung melakukan uji coba dengan menghubungi nomor 112 sebagai bentuk simulasi penggunaan layanan.

Dalam sambutannya, Alkatiri menyampaikan rasa bangga atas hadirnya layanan Call Center 112 di Kabupaten SBT.

“Alhamdulillah, di malam ini saya bangga. Kita semua patut bangga,” ujarnya.

Alkatiri mengungkapkan, selain Kota Ambon, SBT menjadi daerah kedua di Provinsi Maluku yang mengoperasikan layanan Call Center 112.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

⁠⁠⁠⁠Secara nasional, kata dia, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, SBT tercatat sebagai daerah ke-184 yang telah memiliki layanan kedaruratan tersebut.

“Untuk Provinsi Maluku adalah daerah kedua yang memiliki layanan Call Center 112 setelah Kota Ambon. Dan untuk 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, SBT adalah daerah yang ke-184,” ungkapnya.

Melalui layanan ini, masyarakat cukup menghubungi nomor 112 secara gratis untuk melaporkan berbagai kondisi darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, gangguan ketertiban, bencana alam, hingga situasi mendesak lainnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya layanan ini kita bisa membantu situasi-situasi sulit yang selama ini dirasakan oleh masyarakat dengan cara yang sangat mudah,” jelasnya.

Alkatiri juga menekankan pentingnya komitmen dan kerja sama berkelanjutan dari seluruh pihak yang terlibat dalam sistem layanan tersebut, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, tenaga kesehatan, BPBD, hingga Damkar.

“Jangan sampai layanan ini hanya menjadi simbol, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Selain Call Center 112, Diskominfo SBT juga melaunching Satu Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SAGU) secara bersamaan.

Aplikasi SAGU merupakan terobosan digital untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat secara real-time. Setiap laporan yang masuk akan terdata dan dipantau progres penyelesaiannya.

“Dengan aplikasi ini, jarak antara rakyat dan pemerintah semakin dekat. Setiap laporan yang masuk akan terdata dan dipantau penyelesaiannya, sehingga birokrasi kita menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab,” pungkasnya