Soal Bantuan Bencana Kesui, DPRD SBT Kritik Dinas Ketahanan Pangan

RRI.CO.ID,Bula – Anggota DPRD Seram Bagian Timur (SBT) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Rudi Wadjo, mengkritik kinerja Dinas Ketahanan Pangan SBT terkait penyaluran bantuan beras bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Kesui Watubela, khususnya di Negeri Efa.

Rudi mengaku hingga Selasa, 3 Februari 2026, bantuan beras yang telah diusulkan oleh Tim Bencana belum juga dirasakan oleh masyarakat. Ia menyebut Dinas Ketahanan Pangan terkesan tidak serius dan cuek terhadap kondisi warga terdampak.

“Data sudah dikirim oleh Tim Bencana untuk mendistribusikan bantuan beras kepada masyarakat yang mengalami bencana. Tapi sampai sekarang dari Dinas Ketahanan Pangan seakan diam-diam saja, seolah-olah barang ini aman,” kata Rudi.

Rudi menegaskan dirinya telah berulang kali mengonfirmasi ke Dinas Ketahanan Pangan, namun bantuan yang dijanjikan belum juga terealisasi. Ia meminta kepala dinas bekerja dengan penuh tanggung jawab.

“Saya memohon Kepala Dinas Ketahanan Pangan harus serius. Kita ini ditekan oleh masyarakat yang terus menanyakan bantuan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Rudi juga menyinggung janji penyaluran beras saat panen raya di Bula Barat beberapa hari lalu. Ia mengaku sempat meminta Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyediakan 20 karung beras untuk masyarakat, bahkan bersedia membayar jika diperlukan. Namun hingga kini beras tersebut belum diterima.

“Ini bukan soal bayar atau tidak bayar. Tapi jangan menjanjikan sesuatu kalau tidak bisa dipenuhi. Kita di belakang ini ditekan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Rudi, janji-janji yang tidak terealisasi justru membuat wakil rakyat dinilai hanya memberi harapan kosong kepada masyarakat. Ia meminta agar ke depan tidak ada lagi janji palsu terkait bantuan pangan.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan SBT, Novel Alkatiri, mengakui adanya keterlambatan dalam realisasi bantuan.

“Memang betul saya salah, karena janjinya agak tertunda. Waktu itu masih dalam proses perencanaan,” kata Novel.

Novel menjelaskan keterlambatan terjadi karena pertimbangan ketersediaan anggaran. Ia mengaku khawatir jika bantuan dipaksakan tanpa anggaran yang jelas justru menimbulkan masalah baru.

“Alhamdulillah sekarang sudah ada dan InsyaAllah secepatnya dibikin, karena DPA-nya juga baru ditandatangani,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan pangan dari cadangan pangan pemerintah pusat sebenarnya sudah berjalan di hampir seluruh kecamatan di SBT. Bantuan yang disalurkan berupa sekitar 20 kilogram beras dan dua liter minyak goreng per kepala keluarga (KK).

“Untuk data real di Efa saya belum update. Saya kira sudah masuk, tapi kalau belum, saya dikoreksi supaya saya cek lagi kenapa belum tersalurkan ke sana,” pungkas Novel.