Fraksi PKB Sorot APBD SBT: Kritisi Jalan Lingkar Kesui hingga Tanggul Abrasi

RRI.CO.ID, Bula – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fraksi PKB meminta anggaran daerah tidak berhenti pada angka realisasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketua Fraksi PKB DPRD SBT, Rudi Wadjo, menyampaikan sejumlah catatan tersebut saat membacakan pandangan terhadap Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026, Jumat, 14 Agustus 2026 malam.

Rudi menegaskan, akuntabilitas pemerintah daerah tidak cukup hanya dibuktikan melalui laporan keuangan maupun opini pemeriksaan. Menurutnya, keberhasilan APBD harus diukur dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Realisasi anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan penyelesaian persoalan masyarakat di lapangan,” kata Rudi.

Salah satu perhatian utama Fraksi PKB adalah pembangunan jalan lingkar di Kesui Watubela. Infrastruktur tersebut dinilai bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan kebutuhan mendasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Rudi mengatakan akses jalan memiliki peran penting untuk membuka keterisolasian geografis, mempermudah mobilitas warga hingga mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Akses jalan ini sangat vital untuk memutus isolasi geografis, memperlancar mobilitas warga serta menghidupkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, akses transportasi menjadi bagian penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mobilitas menuju pusat pelayanan maupun kegiatan ekonomi sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur yang memadai.

Karena itu, Fraksi PKB mendesak pemerintah daerah lebih serius mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan lingkar Kesui Watubela.

Persoalan lain yang disoroti adalah ancaman abrasi di kawasan permukiman pesisir. Fraksi PKB meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan tanggul penahan ombak di sejumlah titik rawan.

Kondisi geografis SBT yang merupakan wilayah kepulauan membuat masyarakat pesisir menghadapi risiko kerusakan akibat gelombang dan cuaca ekstrem.

“Langkah ini harus segera dieksekusi demi melindungi ruang hidup masyarakat dan mencegah bencana abrasi pantai yang kian mengancam,” tegas Rudi.

Menurut Fraksi PKB, pembangunan tanggul bukan semata pembangunan infrastruktur, tetapi juga upaya melindungi rumah, lingkungan dan ruang hidup warga yang berada di kawasan pesisir.

Selain infrastruktur, Fraksi PKB juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah sektor PAD dinilai belum tergarap secara maksimal pada 2025.

Pemerintah daerah diminta melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat. Dengan pendapatan yang lebih optimal, ruang pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik juga diharapkan semakin besar.

PKB juga meminta penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

“Jangan sampai anggaran habis pada belanja operasional birokrasi semata,” kata Rudi.

Fraksi PKB turut meminta agar anggaran pendidikan dan kesehatan benar-benar diarahkan pada pelayanan langsung kepada masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Menurut Rudi, ukuran keberhasilan kebijakan anggaran bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.

Fraksi PKB berharap kebijakan APBD SBT ke depan semakin berorientasi pada kebutuhan warga. Anggaran daerah diharapkan mampu menjawab persoalan nyata, mulai dari akses jalan, perlindungan kawasan pesisir, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, APBD tidak hanya tercatat sebagai laporan keuangan pemerintah, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat SBT.