RRI.CO.ID, Bula – Yayasan EcoNusa terus mendorong penguatan perlindungan kawasan konservasi perairan di Maluku, khususnya di Seram Bagian Timur (SBT). 

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 71 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Seram Bagian Timur serta sosialisasi biota laut yang dilindungi (Endangered, Threatened, and Protected/ETP).

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mutiara Bula, Kabupaten SBT, Senin, 2 Februari 2026. Perwakilan Yayasan EcoNusa, Gadri Ramadan Attamimi, mengatakan EcoNusa telah terlibat aktif dalam pendampingan program konservasi di Seram Bagian Timur bersama mitra lokal, yakni Yayasan Tunas Bahari Maluku.

“Kami banyak melakukan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kecamatan Teluk Waru, Tutup Tolu, dan Kiandarat,” ujar Gadri.

Menurutnya, EcoNusa mendorong berbagai strategi untuk memperkuat pengakuan kawasan konservasi perairan di Maluku. Selain Seram Bagian Timur, pendampingan juga dilakukan di Kepulauan Banda, seperti di Pulau Run dan Pulau Hatta, untuk rencana pengelolaan berbasis OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures).

“Sejak awal kami bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini PKPL Sorong, mendorong pengakuan kawasan konservasi perairan Seram Bagian Timur,” jelasnya.

Gadri menambahkan, proses penetapan kawasan konservasi tersebut telah dimulai sejak akhir 2024 melalui survei sosial dan biofisik. 

Prosesnya juga melibatkan diskusi kelompok terfokus (FGD), konsultasi publik, serta penyerapan masukan dari para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten hingga provinsi.

“Hasilnya, pada November lalu kawasan ini resmi ditetapkan melalui Kepmen KP Nomor 71 Tahun 2025,” katanya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, EcoNusa berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kawasan konservasi perairan serta biota laut yang dilindungi. 

Selain aspek perlindungan, EcoNusa juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi alternatif.

“Kami ingin masyarakat terlibat langsung menjaga wilayahnya sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi, sehingga tidak lagi melakukan praktik penangkapan ikan yang merusak seperti bom atau menangkap biota yang dilindungi,” tutup Gadri.