RRI.CO.ID,Bukittinggi - Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja terus berupaya memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menggelar Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi se-Kota Bukittinggi yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Juli 2026, di Hotel Dymens Bukittinggi.

Kegiatan ini diikuti oleh 48 orang pengurus dan pengawas koperasi dari berbagai koperasi yang ada di Kota Bukittinggi. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola koperasi mengenai berbagai sumber pembiayaan sekaligus memperkuat struktur permodalan koperasi agar mampu mengembangkan usaha dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada seluruh anggotanya.

Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2025 tentang pemberdayaan koperasi serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, Dinas Koperasi menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga keuangan dan perbankan, di antaranya BNI, Bank Nagari, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), BTN, serta BPRS Jam Gadang. Para peserta mendapatkan penjelasan mengenai berbagai skema pembiayaan, persyaratan kredit, pembiayaan syariah, hingga strategi meningkatkan kelayakan koperasi agar dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan.

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, Mira Rosy Yanti, SKM., MM, yang mewakili Kepala Dinas, didampingi Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Fauzan, ST, mengatakan bahwa penguatan akses permodalan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing koperasi di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis.

Menurutnya, melalui kegiatan ini pemerintah berharap koperasi di Bukittinggi semakin mudah memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya sehingga mampu berkembang lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh anggota.

"Melalui akses permodalan yang lebih baik, koperasi di Bukittinggi diharapkan semakin berkembang, mampu memperluas unit usaha, meningkatkan pelayanan kepada anggota, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak koperasi yang menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh modal usaha. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan agunan, administrasi yang belum tertata dengan baik, laporan keuangan yang belum memenuhi standar perbankan, hingga minimnya pemahaman pengurus mengenai berbagai skema pembiayaan yang tersedia.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak koperasi belum mampu memanfaatkan berbagai fasilitas pembiayaan yang sebenarnya telah disediakan pemerintah maupun sektor perbankan.

Karena itu, pemerintah terus memperluas jaringan pembiayaan koperasi melalui berbagai skema, baik yang berasal dari lembaga pemerintah, perbankan nasional, perbankan daerah, perbankan syariah, maupun instrumen pembiayaan modern yang dapat diakses sesuai karakteristik masing-masing koperasi.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga berkomitmen memberikan kemudahan, pelindungan, pemberdayaan, dan pengembangan koperasi sesuai amanat peraturan yang berlaku.

Dukungan tersebut tidak hanya berupa pembinaan sumber daya manusia, tetapi juga pendampingan kelembagaan, peningkatan tata kelola, hingga membuka akses terhadap sumber-sumber pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan fasilitasi ini, para pengurus dan pengawas koperasi diharapkan semakin memahami pentingnya tata kelola organisasi yang profesional, penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, serta penguatan kelembagaan sebagai syarat utama memperoleh kepercayaan lembaga pembiayaan.

Dengan struktur keuangan yang lebih kuat, koperasi diharapkan semakin siap menghadapi tantangan zaman, mampu menjalankan fungsi ekonomi kerakyatan secara optimal, meningkatkan kesejahteraan anggota, sekaligus menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi maupun pembangunan ekonomi nasiona (JM/RRi BKT)