RRI.CO.ID, Bukittinggi - Komunitas aktivis lingkungan Andespin menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap kebijakan pemangkasan anggaran operasional untuk sektor kelautan di tingkat pusat. Pengurangan dana tersebut dinilai dapat mengancam keberlanjutan program pemulihan terumbu karang yang telah dirintis selama sepuluh tahun terakhir.

David Andespin, Aktivis Kelautan Andespin (Anak Desa Sungai Pinang) dalam dialog SABAI (Selamatkan Alam Bersama Aksi Inspiratif) di Programa 4 dan kanal Youtube RRI Bukittinggi menegaskan, biaya monitoring dan penyediaan peralatan selam menjadi beban finansial yang paling krusial bagi kelompok masyarakat di tingkat tapak. Tanpa adanya dukungan pendanaan yang stabil, titik-titik kritis terumbu karang yang sudah mulai tumbuh subur berisiko kembali mengalami kerusakan.

"Sangat menakutkan jika kegiatan yang sudah kita gagas selama sepuluh tahun terhenti dan menjadi rusak kembali hanya karena keterbatasan biaya monitoring," tegasnya.

David menekankan bahwa tugas menjaga lingkungan pesisir tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat sukarela secara mandiri. Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang regulasi anggaran agar dampak positif dari konservasi alam tetap dapat dirasakan oleh nelayan.

Proses pemantauan bawah laut membutuhkan perlengkapan teknis serta biaya operasional yang cukup besar setiap bulannya. Jika pengawasan rutin terhenti, upaya transplantasi yang telah menghabiskan banyak energi akan menjadi tindakan yang sia-sia dan kehilangan arah.

"Lingkungan harus memberikan dampak ekonomi, namun jika anggaran dipangkas dan alam mulai rusak, hal tersebut akan membahayakan kehidupan masyarakat pesisir," terang David.

Saat ini, komunitas sangat bergantung pada kemitraan dengan instansi seperti BPSP Padang untuk menutupi kebutuhan teknis di lapangan. Kolaborasi tersebut menjadi benteng terakhir agar lokasi konservasi seluas 5,3 hektar di Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tetap terlindungi dari ancaman kepunahan.

Andespin berharap pemerintah pusat tetap menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran pembangunan nasional tahun ini. Dukungan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar semangat pemuda di daerah untuk merawat warisan alam tidak luntur karena kendala biaya. (DR/YPA)