Sekda Sumbar Dorong Penguatan Transaksi Digital Pemerintah Daerah

RRI.CO.ID, Bukittinggi: Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi mendorong penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan. Menurutnya, digitalisasi transaksi dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Arry menyampaikan hal tersebut saat mewakili Gubernur Sumatera Barat pada Bank Nagari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Partnership Gathering 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 25 September 2026 dan membahas penguatan kemitraan dalam transaksi pemerintahan berbasis digital.

Ia menjelaskan perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah memperkuat sistem transaksi yang cepat, terbuka, efisien, serta mudah dipantau. Transformasi digital juga perlu menyesuaikan kebutuhan pelayanan publik yang semakin mengutamakan kemudahan dan keterbukaan informasi.

“Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak,” ujar Arry. Ia menilai digitalisasi transaksi harus memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Arry menegaskan penerapan sistem tersebut tidak sekadar menggunakan teknologi dalam proses transaksi keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, mekanisme digital juga menjadi instrumen untuk membangun pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah membutuhkan kemitraan kuat dengan pemerintah pusat, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem tersebut. Kolaborasi diperlukan agar ekosistem transaksi digital berjalan konsisten, aman, dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi,” katanya. Arry menambahkan inovasi tersebut juga perlu meningkatkan akuntabilitas serta memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika bertransaksi dengan pemerintah.

Ia berharap kegiatan pertemuan kemitraan tersebut memperkuat koordinasi antarpihak dalam mengembangkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Forum tersebut juga dapat membuka peluang inovasi baru dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah secara digital.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni. Hadir pula Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Perekonomian Puji Gunawan dan Bupati Padang Pariaman.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Simon Saimima juga mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran sejumlah pemangku kepentingan menunjukkan pentingnya koordinasi dalam memperkuat penerapan transaksi pemerintahan berbasis digital.

Penguatan kemitraan diharapkan mampu memperluas penerapan transaksi digital pada lingkungan pemerintahan daerah secara konsisten. Pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan publik.

Melalui sinergi yang berkelanjutan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah diharapkan mendukung tata kelola keuangan yang modern dan transparan. Penerapan sistem tersebut juga diharapkan memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pemerintah daerah secara aman.