Wako Zulmaeta Tekankan Kinerja ASN Lebih Utama Dibanding Sertifikat

RRI.CO.ID, Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan bahwa kompetensi ASN harus diukur dari rekam jejak pengalaman dan kinerja nyata. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyampaikan hal tersebut saat membuka Sosialisasi Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau di Balai Kota Payakumbuh, Kamis, 17 September 2026.

Pemko Payakumbuh mendorong penerapan skema RPL untuk memangkas antrean panjang pelatihan kepemimpinan pejabat daerah. Langkah inovatif ini dinilai lebih efisien dalam anggaran serta mampu menjangkau lebih banyak pejabat untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan.

"ASN itu ibarat sopir. Dia harus memahami kendaraannya sekaligus mengenali medan yang dilalui," kata Zulmaeta. "Jangan sampai malah masuk jurang," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Dafrul Pasi menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama diklat konvensional. Melalui skema RPL pada 2027, alokasi anggaran yang ada diproyeksikan mampu memfasilitasi hingga 52 pejabat administrator.

"Keterbatasan anggaran pada 2026 membuat kita hanya mampu membiayai pelatihan delapan pejabat. Namun, melalui skema RPL pada 2027, alokasi anggaran yang sama diproyeksikan mampu menjangkau hingga 52 pejabat administrator," kata Dafrul Pasi.

Pemerintah daerah berharap implementasi skema RPL ini menciptakan aparatur yang transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil. Langkah cepat Payakumbuh ini sekaligus menjadikannya daerah pelopor penerapan RPL di Provinsi Sumatera Barat.