Pemutakhiran Data: Kemenag Bukittinggi Perkuat Tata Kelola Kepegawaian

RRI.CO.D,Bukittinggi - Dalam rangka memastikan pengelolaan administrasi kepegawaian berjalan tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi terus memperkuat pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya.

Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat pemutakhiran dan kelengkapan data ASN yang dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, Hj. Tri Andriani Djusair dan diikuti Tim Kepegawaian, Kaur Tata Usaha (TU), serta Operator Madrasah Bertempat di Aula Kantor Kemenag setempat Selasa, 15 September 2026.

Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh data dan dokumen kepegawaian ASN tersusun secara lengkap, akurat, mutakhir, dan terdokumentasi dengan baik. Data kepegawaian yang valid menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung berbagai proses administrasi, pelayanan kepegawaian, serta pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam arahannya, Hj. Tri Andriani Djusair menegaskan bahwa pemutakhiran data bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis data.

“Data kepegawaian harus kita pastikan benar, lengkap, dan terus diperbarui. Jangan sampai ada data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena akan berpengaruh terhadap proses administrasi dan layanan kepegawaian,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh unsur yang terlibat, khususnya Kaur TU dan Operator Madrasah, untuk meningkatkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan serta penginputan data. Setiap dokumen perlu diverifikasi sehingga informasi yang tersimpan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, keterpaduan antara Tim Kepegawaian, Kaur TU, dan Operator Madrasah sangat diperlukan agar pemutakhiran data dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada satu unit kerja saja.

“Ketelitian dan koordinasi menjadi kunci. Kita ingin membangun sistem administrasi kepegawaian yang rapi, sehingga ketika data dibutuhkan, informasinya tersedia dengan cepat, tepat, dan dapat dipercaya,” lanjutnya.

Rapat tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya kelengkapan dokumen kepegawaian serta memastikan setiap unit kerja memiliki perhatian yang sama terhadap validitas data ASN.

"Dengan pemutakhiran yang dilakukan secara berkala dan terkoordinasi akan terwujud tata kelola kepegawaian yang semakin tertib, efektif, transparan dan profesional," pungkasnya. (Andreas)