Pendapatan Payakumbuh 2027 Diproyeksikan Capai Rp789,21 Miliar

RRI.CO.ID, Payakumbuh – Pemko Payakumbuh memproyeksikan Pendapatan Daerah 2027 mencapai Rp789,21 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sosial ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman dalam rapat paripurna, Senin, 14 September 2026. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Payakumbuh dengan agenda penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027.

Elzadaswarman mengatakan penyusunan APBD mengacu pada visi pembangunan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta. Pemerintah menerapkan prinsip money follows program dan value for money dalam penganggaran.

“Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Elzadaswarman. Ia menyebut RAPBD 2027 merupakan instrumen strategis untuk menerjemahkan prioritas pembangunan daerah.

Target pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Transfer sebesar Rp619,16 miliar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan mencapai Rp170,04 miliar.

Target PAD berasal dari Pajak Daerah Rp49,02 miliar dan Retribusi Daerah Rp97,52 miliar. Kemudian, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ditargetkan Rp13,77 miliar dan PAD lainnya Rp9,72 miliar.

Elzadaswarman mengatakan peningkatan PAD harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut tidak boleh memberikan beban berlebihan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

“Peningkatan PAD bukan semata-mata mengejar besaran nominal penerimaan,” tegas Elzadaswarman. Pemko Payakumbuh akan mendorong sektor UMKM, perdagangan, jasa, pariwisata, dan BUMD.

Pada sisi belanja, Pemko Payakumbuh mengalokasikan anggaran sebesar Rp834,05 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi Rp719,46 miliar dan Belanja Modal Rp112,58 miliar.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp2 miliar dalam RAPBD 2027. Selisih pendapatan dan belanja menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp44,83 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2026. Nilai pembiayaan tersebut sama dengan defisit, sehingga pembiayaan neto berada dalam posisi berimbang.

Pemerintah juga mendorong digitalisasi pembayaran dan pemutakhiran basis data wajib pajak. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Elzadaswarman berharap pembahasan RAPBD 2027 antara eksekutif dan legislatif berlangsung konstruktif serta terbuka. Ia menekankan keberhasilan APBD diukur dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.

“Keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap,” pungkasnya. Menurutnya, anggaran harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Payakumbuh. (MC)