IPH Padang Panjang Naik 2,55 Persen, Pemko Optimalkan GPM dan OPM

RRI.CO.ID, Padang Panjang - Pemerintah Kota Pemko Padang Panjang terus memperkuat langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Upaya tersebut dilakukan menyusul peningkatan Indeks Perkembangan Harga IPH pada minggu kedua September 2026.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin 14 September 2026 dari Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti Wali Kota Hendri Arnis yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Alvi Sena. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait.

Berdasarkan data pembahasan, IPH Kota Padang Panjang pada minggu kedua September 2026 tercatat 2,55 persen. Angka tersebut meningkat dibanding minggu pertama September yang berada pada 2,02 persen.

Fluktuasi harga terutama dipengaruhi sejumlah komoditas, yakni cabai merah dengan andil 2,4254, bawang merah 0,1757, dan pisang 0,1296. Cabai merah dan bawang merah kembali menjadi komoditas paling dominan memengaruhi pergerakan harga.

Kondisi tersebut dipicu terbatasnya hasil panen di tingkat petani akibat kurangnya ketersediaan air selama musim kemarau. Keterbatasan pasokan berdampak hingga tingkat pengecer dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Kenaikan harga cabai merah juga terjadi secara nasional seiring berakhirnya masa panen di sejumlah daerah sentra produksi, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menanggapi kondisi itu, Pemko telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

Upaya itu dilakukan melalui pemantauan harga dan stok setiap hari kerja, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah GPM setiap bulan, serta Operasi Pasar Murah bekerja sama dengan Bulog Cabang Bukittinggi.

Melalui GPM, Pemko mendorong tersedianya sejumlah komoditas dengan harga lebih terjangkau, seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, minyak goreng Minyakita, dan telur ayam ras. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kelompok Wanita Tani KWT maupun pihak ketiga.

Sementara itu, Operasi Pasar Murah bersama Bulog diarahkan untuk menjaga stabilitas harga sejumlah komoditas seperti beras, gula pasir, dan Minyakita.

Staf Ahli Wali Kota Alvi Sena menyampaikan, kenaikan IPH menjadi perhatian Pemko dan perlu direspons cepat, terukur, dan berkelanjutan.

“Pergerakan harga, khususnya cabai merah dan bawang merah, terus kita pantau. Pemko tidak hanya melihat kenaikannya, tetapi juga harus memastikan langkah pengendalian bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Alvi.

Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, distributor, pelaku usaha, kelompok tani, hingga masyarakat. Ketersediaan pasokan harus terus dijaga, sementara intervensi pasar perlu dilakukan ketika terjadi gejolak harga.

“Kita akan terus memperkuat koordinasi dan intervensi yang diperlukan. Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah menjadi salah satu langkah jangka pendek yang terus kita optimalkan agar harga pangan tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” tambahnya.

Pemko berharap berbagai langkah tersebut mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan di tengah musim kemarau dan meningkatnya harga sejumlah komoditas.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga kelancaran distribusi serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi pasokan maupun harga di pasaran.