Pemko Bukittinggi Luncurkan SIPADU Permudah Kelola Anggaran

RRI.CO.ID, Bukittinggi: Pemerintah Kota Bukittinggi resmi meluncurkan Sistem Informasi Pergeseran Anggaran Terpadu untuk mendukung tata kelola.

Sosialisasi dilaksanakan tanggal 4 Agustus hingga 5 Agustus 2026 di Ruang Rapat Lantai III Balai Kota.

Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi Elohansen Panjaitan membuka kegiatan dan menyampaikan tujuan utama sistem.

Ia menegaskan sistem digital hadir meningkatkan efektivitas pengelolaan usulan pergeseran anggaran daerah.

Badan Keuangan menyusun Standar Operasional Prosedur Pergeseran Anggaran sebagai panduan teknis pelaksanaan.

Standar itu memberikan kejelasan tahapan dan mekanisme bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Syafri Waldy memaparkan alur kerja sistem.

Sistem merangkai proses mulai pengajuan, verifikasi, hingga pengendalian secara terarah dan akuntabel.

Digitalisasi memotong birokrasi panjang dalam pengajuan pergeseran anggaran di lingkungan pemerintah.

Perangkat daerah dapat memantau status usulan secara langsung melalui dashboard aplikasi.

"Penerapan Sistem Informasi Pergeseran Anggaran Terpadu membuat proses lebih mudah, cepat, tertib, dan transparan," ujarnya.

"Data terintegrasi memudahkan verifikasi, pengendalian, serta pengambilan keputusan pimpinan secara akurat," tambahnya.

Pengelolaan data dilakukan secara tertib dan akuntabel melalui satu pintu layanan.

Aplikasi membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun usulan dengan format seragam.

Badan Keuangan menargetkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan sistem tersebut.

Pelatihan teknis berkelanjutan akan diberikan agar pengguna memahami fitur sistem dengan baik.

Pemerintah Kota menilai inovasi ini penting untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Data kredibel menjadi dasar penyusunan anggaran yang tepat sasaran dan terukur.

Sekretaris Daerah mengapresiasi langkah transformasi digital yang dilakukan Badan Keuangan.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menyesuaikan mekanisme kerja anggaran.

"Dengan sistem ini kami berharap kesalahan administrasi berkurang dan pelaksanaan program semakin cepat," katanya.

"Transparansi anggaran akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Bukittinggi," tutupnya.