RRI.CO.ID, Padang Panjang - Jajaran Pimpinan Bawaslu Kota Padang Panjang mengikuti kegiatan SEPAKAT (Senin Pengawas Berkomitmen dan Bermartabat) secara virtual, Senin 27 Juli 2026.

Diskusi rutin mingguan ini mengangkat tema “Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Tengah Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025”.

Kegiatan SEPAKAT edisi ini diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Bawaslu Kabupaten Sijunjung bertindak sebagai pelaksana atau host.

Acara dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Muhammad Khadafi.

Dalam arahannya, Khadafi menekankan pentingnya memahami prosedur pengawasan PDPB. Terutama melalui penguatan koordinasi lintas instansi di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Bawaslu harus mampu melakukan intervensi yang konstruktif agar KPU dapat terus fokus meningkatkan kuantitas dan kualitas data pemilih. Kendala anggaran tidak boleh menurunkan standar ketelitian kita," ujar Khadafi.

Ia juga meminta jajaran memanfaatkan forum diskusi ini untuk menghasilkan terobosan baru dalam pengawasan data pemilih di daerah.

Sesi pemaparan materi disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung Heru Rahmat Julisa. Ia membagikan pengalaman pelaksanaan pengawasan PDPB di wilayahnya.

Beberapa poin yang disampaikan meliputi pengertian dan sasaran PDPB seperti pemilih pemula dan pemilih TMS. Kemudian metode pengawasan berupa uji petik dan koordinasi berkala, pemetaan kendala di lapangan, serta strategi pengawasan sistem informasi melalui Sidalih agar data tetap akurat dan mutakhir.

Keikutsertaan Bawaslu Kota Padang Panjang dalam forum SEPAKAT ini diharapkan dapat memperkuat strategi pengawasan data pemilih berkelanjutan yang adaptif dan efisien di Kota Serambi Mekkah.