RRI.CO.ID, Bukittinggi - Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Salah satunya melalui penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi sebagai pedoman penanganan kondisi darurat yang cepat, terarah, dan terkoordinasi.

Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Hendri Arnis saat menutup Workshop Grand Design Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kota Padang Panjang di Campago Hotel and Resort, Bukittinggi, Rabu 23 Juli 2026.

Workshop selama tiga hari, 20-22 Juli 2026, diselenggarakan BPBD Kesbangpol. Kegiatan ini menjadi langkah awal menyusun dokumen yang akan menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Selama kegiatan, peserta menyamakan persepsi terkait ruang lingkup, metodologi, skenario ancaman, serta tahapan penyusunan dokumen. Forum juga menghasilkan kesepakatan jenis ancaman prioritas yang akan dimasukkan dan memperjelas peran masing-masing instansi dalam penanggulangan bencana.

Wako Hendri menegaskan, kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan perencanaan matang.

"Dokumen Rencana Kontingensi ini bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan pedoman operasional yang akan digunakan saat kondisi darurat terjadi. Karena itu, penyusunannya harus berbasis data, disusun secara komprehensif, serta melibatkan seluruh pihak yang memiliki peran," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan dokumen ini akan memperkuat koordinasi antarlembaga. Dengan begitu setiap unsur mengetahui tugas dan tanggung jawabnya saat terjadi bencana.

"Saya berharap semangat kolaborasi yang terbangun selama workshop ini terus dipertahankan. Dengan perencanaan baik dan kesiapsiagaan terukur, kita dapat meminimalkan risiko bencana, melindungi masyarakat, serta memperkuat ketangguhan Kota Padang Panjang," tutupnya.

Workshop menghadirkan Direktur DRR Indonesia sekaligus Konsultan Penanggulangan Bencana, Revanche Jefrizal sebagai narasumber. Ia memaparkan materi penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi berdasarkan standar dan praktik terbaik manajemen risiko bencana.

Wako berharap hasil workshop segera ditindaklanjuti menjadi dokumen yang aplikatif, mudah diimplementasikan, dan meningkatkan efektivitas penanganan bencana di lapangan.