RRI.CO.ID, Padang Panjang - Badan Anggaran DPRD Kota Padang Panjang bersama Pemerintah Kota melanjutkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2027. Rapat digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Padang Panjang, Selasa 21 Juli 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Panjang Imbral, SE. Didampingi Wakil Ketua DPRD Mardiansyah, S.Kom dan Nurafni Fitri, SH. Hadir pula anggota Banggar Mahdelmi, S.Sos, Hendrico, Puji Hastuti, A.Md, Kiki Anugerah Dia, SE, Yandra Yane, SE, dan Hendra Saputra, SH.

Dari pihak Pemko, hadir Wali Kota Hendri Arnis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin Penjabat Sekdako Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si, jajaran TAPD, dan kepala OPD terkait.

Pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan penting sebelum memasuki kesepakatan bersama. Tujuannya menyelaraskan arah kebijakan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal.

Dalam rapat, Banggar bersama TAPD melakukan pendalaman terhadap proyeksi pendapatan daerah, kebijakan belanja, pembiayaan, serta program prioritas Tahun 2027.

Setiap usulan dibahas rinci melalui dialog dan klarifikasi agar alokasi anggaran disusun efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Imbral, SE menegaskan DPRD berkomitmen mengawal penyusunan APBD secara transparan dan akuntabel.

"Melalui pembahasan ini, kami ingin memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Padang Panjang. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam menghasilkan APBD 2027 yang berkualitas," ujar Imbral.

Melalui rapat lanjutan ini, DPRD dan Pemko Padang Panjang diharapkan dapat menyempurnakan dokumen KUA-PPAS APBD 2027. Dokumen tersebut menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.