RRI.CO.ID, Padang Panjang - Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen itu disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pembangunan Huntap Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera secara daring dari Ruang VIP Lantai II Balai Kota, Selasa 21 Juni 2026.

Rakor dipimpin Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan tersebut membahas percepatan pembangunan huntap sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut.

Dari Kota Padang Panjang, rakor diikuti Wali Kota Hendri Arnis bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kesbangpol, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH).

Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan pembangunan huntap dan berbagai kendala di lapangan. Selain itu dibahas juga langkah-langkah percepatan penyelesaiannya agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh hunian yang layak, aman, dan nyaman.

Rakor juga membahas penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Cakupannya meliputi akses jalan, jaringan listrik, air minum, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Pusat menargetkan pembangunan huntap di wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat diselesaikan pada 2027. Saat ini, proses pembangunan dan relokasi terus dipercepat di sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait juga turut hadir. Dalam pemaparannya ia menjelaskan kesiapan pembangunan huntap beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Usai mengikuti rakor, Wako Hendri Arnis menegaskan Pemerintah Kota Padang Panjang siap terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan huntap.

"Penyediaan huntap merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Kami akan terus memperkuat koordinasi agar pembangunan huntap dapat berjalan sesuai target, sehingga masyarakat penerima manfaat segera menempati rumah yang layak, aman, dan nyaman," ujarnya.

Menurut Hendri, sinergi antarpemerintah menjadi kunci dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia berharap pemulihan kehidupan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.