RRI.CO.ID, Payakumbuh – Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kota Payakumbuh menggelar inspeksi mendadak (sidak) terpadu ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah akselerasi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjamin penyaluran BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran pada Kamis, 18 Juni 2026.
Sidak lintas sektoral ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Yasrizal dengan melibatkan unsur TNI-Polri, Kejaksaan, Pengadilan, hingga DPRD setempat. Operasi lapangan ini merupakan tindak lanjut konkret dari Instruksi Gubernur Sumatera Barat guna mengantisipasi aksi penimbunan serta praktik pelangsiran komoditas Solar dan Pertalite.
"Kami turun bersama tim lintas sektor bukan sekadar menjalankan formalitas, tetapi memastikan hak masyarakat ekonomi lemah, pelaku UMKM, petani, nelayan, serta sektor transportasi publik benar-benar terlindungi," kata Yasrizal di sela monitoring.
Ia menegaskan, skema pengawasan ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Zulmaeta untuk menjaga stabilitas ekonomi mikro dan mencegah terjadinya antrean kendaraan yang mengular. Seluruh pengelola SPBU diinstruksikan untuk memperketat validasi penggunaan kode batang (barcode) agar kuota energi daerah tetap aman hingga akhir tahun.
"Kami meminta pengelola SPBU memperketat sistem pelayanan agar tidak ada ruang bagi praktik pelangsiran, penggunaan barcode yang tidak sesuai, maupun penimbunan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Yasrizal menegaskan sanksi hukum.
Di pihak lain, Supervisor SPBU 14.262.573 memastikan bahwa hingga saat ini ketahanan stok BBM di wilayah Payakumbuh masih berada dalam status aman dan distribusi berjalan normal. Adanya kepadatan kendaraan di area pengisian dinilai murni karena adanya lonjakan volume kendaraan logistik pada jam-jam sibuk tertentu.
"Stok BBM selalu tersedia. Jika terjadi antrean, umumnya karena peningkatan permintaan masyarakat pada waktu tertentu, namun secara keseluruhan pasokan tetap lancar," tutur pengelola pangkalan pengisian energi tersebut.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk kejanggalan atau kecurangan distribusi di lapangan kepada aparat penegak hukum. Pengawasan terpadu yang transparan diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....