KPPN Lubuk Sikaping Salurkan APBN Rp1,1 Triliun ke Pasaman Barat

RRI.CO.ID, Pasaman – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping terus memperkokoh posisinya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. Institusi ini memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel di wilayah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat hingga akhir Mei 2026.

Berdasarkan data realisasi yang dihimpun hingga 31 Mei 2026, KPPN Lubuk Sikaping mencatat serapan belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) di wilayah kerjanya telah menyentuh angka Rp171,6 miliar, atau setara dengan 49 persen dari total pagu anggaran yang tersedia.

Jika dibedah secara rinci berdasarkan pos jenis belanja, realisasi belanja pegawai mendominasi dengan angka mencapai Rp139 miliar (53 persen dari pagu). Sementara itu, pos belanja barang terealisasi sebesar Rp31 miliar (36 persen), dan belanja modal terserap senilai Rp1,4 miliar atau berada di angka 50 persen dari pagu yang dialokasikan.

Dominasi belanja pegawai ini mencerminkan komitmen penuh pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan hak aparatur negara. Di sisi lain, belanja barang dikerahkan untuk mendukung operasional roda pemerintahan, sedangkan belanja modal berkontribusi langsung pada penyediaan sarana prasarana fisik publik.

Selain belanja instansi vertikal (K/L), denyut nadi APBN juga mengalir deras ke tingkat daerah melalui skema dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemkab Pasaman dan Pemkab Pasaman Barat. Per 31 Mei 2026, realisasi penyaluran dana TKD telah menembus angka Rp945 miliar atau mencapai 51 persen dari total alokasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat.

Penyaluran dana triliunan rupiah ini menjadi instrumen fiskal vital atau multiplier effect bagi perputaran ekonomi lokal, mulai dari pembiayaan infrastruktur daerah, jaminan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat nagari.

Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa

Tidak sekadar menjalankan fungsi reguler pengucuran anggaran, KPPN Lubuk Sikaping turut mengawal program prioritas nasional di daerah melalui fungsi asistensi. Salah satunya diwujudkan lewat pendampingan pelaporan keuangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diikuti oleh 24 akuntan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pasaman.

Dukungan serupa juga digulirkan untuk menyokong program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui bimbingan teknis laporan keuangan yang melibatkan 20 bendahara KDMP se-Kabupaten Pasaman guna menciptakan tata kelola koperasi yang sehat dan akuntabel.

Sejalan dengan transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tertuang dalam KEP-32/PB/2024, peran KPPN Lubuk Sikaping kini juga naik kelas menjadi penasihat keuangan (financial advisor) bagi pemerintah daerah.

Dalam kapasitas baru ini, KPPN aktif memberikan layanan konsultatif, analisis, serta rekomendasi taktis kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memperluas ruang fiskal pembangunan di ranah Pasaman dan Pasaman Barat.

Penulis/Sumber: Chandra Maulana Putra (KPPN Lubuk Sikaping)