RRI.CO.ID, Padang Panjang – Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar "Konsolidasi Demokrasi bagi Pemilih Pemula Disabilitas" di SLB Negeri 1, Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan menyasar perluasan pengawasan partisipatif yang inklusif dan ramah disabilitas.

Hadir Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Agus Salim bersama staf teknis, Anggota Bawaslu Winda Aprizona, dan Koordinator Sekretariat Novlinda. Sosialisasi diikuti siswa SLB Negeri 1 Padang Panjang.

Koordinator Divisi HPPH Agus Salim menjelaskan perbedaan kontestasi Pilkada dan pemilu nasional. Ia menekankan pentingnya satu suara bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

"Konstitusi menjamin hak pilih setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang keterbatasan fisik maupun mental. Melalui konsolidasi ini, kita ingin adik-adik di SLB Negeri 1 paham bahwa mereka memiliki peran besar menentukan arah masa depan bangsa melalui hak pilih yang bijak," ujar Agus Salim.

Anggota Bawaslu Winda Aprizona memaparkan potensi pelanggaran pemilu seperti politik uang dan hoaks. Ia juga mengupas mekanisme pindah memilih atau DPTb untuk siswa yang KTP-nya tidak berdomisili Padang Panjang.

"Kami memahami tidak semua siswa-siswi di SLB Negeri 1 mengantongi KTP domisili Kota Padang Panjang. Edukasi syarat dan alur pindah memilih penting agar mereka tetap bisa menyalurkan hak suara di TPS terdekat tanpa kendala administrasi," jelas Winda.

Kunjungan mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Kepala SLB Negeri 1 Padang Panjang mengapresiasi sosialisasi jemput bola Bawaslu.

Menurut pihak sekolah, kegiatan ini membuka wawasan murid tentang kepemiluan. Sosialisasi juga memberi rasa percaya diri bahwa hak politik mereka diakui dan dikawal Bawaslu.