RRI.CO.ID, Padang Panjang – Kejaksaan Negeri Padang Panjang menggelar Coffee Morning bertema “Diskusi Interaktif Perlindungan Hak Anak dalam Mewujudkan Kota Padang Panjang Menjadi Kota Layak Anak”, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di area Kantor Kejari sebagai langkah menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Diskusi dihadiri Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Winarno beserta jajaran, serta sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang aktif mendampingi dan membina anak. Lembaga yang terlibat antara lain LKS Aisyiyah Kota Padang Panjang, LKS Tri Murni Sumbar, LKS Amanah Bundo, LKS PSBR Harapan Sumbar, dan Yayasan Abuk Yatama Indonesia.

Kegiatan ini bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan perlindungan anak. Sekaligus mendukung terwujudnya Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak.

Pelaksana Harian Kepala Kejari Bambang Irawan menegaskan perlindungan anak butuh keterlibatan aktif seluruh elemen. Tidak bisa hanya dilakukan satu institusi. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat punya peran sama penting menciptakan lingkungan aman bagi tumbuh kembang anak.

“Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak optimal,” ujar Bambang.

Ia berharap forum diskusi jadi wadah berbagi pengalaman, bertukar gagasan, serta melahirkan rekomendasi untuk penguatan sistem perlindungan anak di daerah.

Winarno mengapresiasi Kejari yang memfasilitasi ruang diskusi bagi pihak-pihak yang peduli perlindungan anak. Menurutnya, mewujudkan Kota Layak Anak butuh kerja sama kuat pemerintah, lembaga sosial, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat.

“Perlindungan anak tidak dapat dilakukan satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, LKS, dunia pendidikan, serta masyarakat. Melalui diskusi ini kita memperkuat komitmen bersama menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak optimal,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan LKS yang aktif mendampingi anak jadi mitra penting pemerintah memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Melalui diskusi ini diharapkan lahir langkah konkret yang memperkuat perlindungan anak sekaligus meningkatkan kualitas kolaborasi lintas sektor. Tujuannya mendukung Padang Panjang menjadi Kota Layak Anak.