Wawako Allex Dukung Tol Padang–Bukittinggi, Hak Warga Harus Dilindungi

RRI.CO.ID, Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan dukungan terhadap pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi. Dukungan itu untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Pemko juga mendorong proses perencanaan dan pengadaan tanah dilakukan dengan sosialisasi terbuka. Hak-hak masyarakat terdampak harus tetap diperhatikan.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Allex Saputra pada Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang–Bukittinggi Seksi Sicincin–Bukittinggi, Jumat 5 Juni 2026. Rakor digelar Kementerian PU melalui Ditjen Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, dan Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Aula Balai Kota Padang Panjang.

Allex menyebut pembangunan tol merupakan kebutuhan untuk kemajuan daerah. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta memberi informasi lengkap dan mudah dipahami kepada masyarakat terkait tahapan yang akan dilalui.

“Penjelasan tentang trase jalan tol, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh pemahaman utuh,” ujarnya.

Ia meminta perencana, pelaksana, dan instansi terkait memberi penjelasan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya. Informasi harus utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Allex menegaskan pembangunan harus berjalan lancar dengan memperhatikan semua kepentingan. Tidak boleh ada pihak merasa diabaikan dan tidak boleh ada hak masyarakat terabaikan. Seluruh proses harus sesuai peraturan perundang-undangan, menjunjung keadilan, serta memberi kepastian kepada warga terdampak.

Sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, ninik mamak, dan pemangku kepentingan disebutnya faktor penting. “Apabila seluruh pemangku kepentingan bersinergi, pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi akan menjadi tonggak penting transformasi ekonomi Sumbar dan memperkuat konektivitas nasional,” tambahnya.

Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly turut mendukung pembangunan tol. Ia menilai tol dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan mengalihkan kendaraan bertonase besar ke jalur tol.

Menurutnya, komunikasi baik kepada masyarakat penting agar tidak muncul perbedaan persepsi. Hak masyarakat, termasuk rumah adat dan pandam pakuburan, perlu dibahas cermat agar ditemukan solusi terbaik yang diterima semua pihak.

Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol 2.10 Wisnu Priambodo menjelaskan rakor bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak terkait terhadap hasil survei dan rencana trase. Masukan forum akan diteruskan ke pihak berwenang tingkat selanjutnya sebagai bahan pertimbangan perencanaan.

“Kami ingin meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Karena itu, masukan dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait sangat penting dalam proses perencanaan ini,” kata Wisnu.

Rakor dihadiri Pj Sekda Wita Desi Susanti, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, pemangku adat tiga kenagarian di Padang Panjang dan Tanah Datar, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya.