RRI.CO.ID, Padang Panjang - Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri bersama Anggota Bawaslu Winda Aprizona dan Agus Salim serta jajaran staf melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B Padang Panjang, Selasa 19 Mei 2026. Kunjungan ini bertujuan berkoordinasi terkait pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026.

Pertemuan membahas pentingnya sinkronisasi data penghuni rumah tahanan sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi dan validitas data pemilih di Kota Padang Panjang.

Hidayatul Fajri menyampaikan bahwa pergerakan data pemilih di rutan menjadi salah satu fokus pengawasan. Koordinasi dinilai strategis karena kondisi penghuni rutan bersifat dinamis dan kerap berubah dalam waktu singkat, baik karena adanya tahanan baru, pemindahan warga binaan, maupun warga yang telah selesai menjalani masa tahanan.

“Situasi tersebut menjadi perhatian penting dalam proses pemutakhiran data pemilih, agar hak konstitusional warga negara tetap terjamin pada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Agus Salim menegaskan pentingnya dukungan dan kerja sama lintas instansi untuk memastikan data pemilih terus diperbarui secara berkelanjutan.

“Data penghuni rutan menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan data pemilih yang akurat, khususnya bagi pemilih yang berada di lokasi khusus,” ujarnya.

Kepala Rutan Kelas II B Padang Panjang, Novri Abbas, menerangkan bahwa perputaran penghuni rutan sangat dinamis. Ada warga binaan yang baru masuk, bebas, maupun dipindahkan ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) rutan lain.

Ia menyambut baik langkah Bawaslu dalam memastikan akurasi dan validitas data pemilih di rutan yang terus bergerak. Novri juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Bawaslu dalam penyediaan serta pembaruan data sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi antara Bawaslu dan Rutan demi terwujudnya pemilu dan pemilihan yang partisipatif, serta menjunjung tinggi nilai inklusif dalam penggunaan hak pilih bagi seluruh warga negara.