RRI.CO.ID, Padang Panjang - Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, bersama Koordinator Sekretariat, Novlinda, mengikuti rapat daring “Sosialisasi Rencana Aksi, Evaluasi, dan Pelaporan Monitoring Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat” pada Senin 18 Mei 2026.

Kegiatan yang digelar Bawaslu Provinsi Sumatra Barat ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Agenda tersebut juga merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2026.

Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatra Barat, Mafral, menjelaskan bahwa penyusunan rencana aksi bertujuan memastikan setiap indikator kinerja utama lembaga dapat tercapai secara terukur.

“Sesuai arahan Bawaslu RI, jika ada target yang belum tercapai, maka harus segera dilakukan perbaikan secara berkala. Kita diberikan ruang untuk evaluasi demi optimalisasi penyerapan dan capaian program,” ujarnya.

Mafral juga menguraikan empat tahapan utama pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, yaitu perencanaan dan sosialisasi, pengumpulan data, analisis capaian, hingga penyusunan rencana tindakan atau action plan.

Ahli Pertama Perencana Bawaslu Provinsi Sumatra Barat, Gusmadya Marjohan, menambahkan bahwa dokumen rencana aksi merupakan turunan langsung dari sistem E-Kinerja. Ia menekankan, format rencana aksi yang disusun ketua Bawaslu kabupaten/kota wajib menyesuaikan standar yang ditetapkan.

“Proses pelaporan harus melalui pengumpulan data valid, pencatatan tertib, serta pelaporan progres kegiatan secara berkala. Ini krusial untuk mengukur sejauh mana target pengawasan dan sekretariat terpenuhi,” jelas Gusmadya.

Menanggapi sosialisasi tersebut, Hidayatul Fajri menegaskan komitmennya untuk segera menyelaraskan program kerja divisi dengan format rencana aksi terbaru. “Ketepatan perencanaan akan berbanding lurus dengan kualitas pengawasan di lapangan,” katanya.

Senada, Koordinator Sekretariat Novlinda menyatakan siap memberikan dukungan administratif dan fasilitasi penuh agar pelaporan monev berjalan tepat waktu. Menurutnya, sinergi antara pimpinan komisioner dan jajaran sekretariat menjadi kunci mewujudkan tata kelola lembaga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.