RRI.CO.ID, Payakumbuh – Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh pada Senin, 11 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tertib administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat.

Sebanyak 41 unit kendaraan roda empat dan 91 unit kendaraan roda dua dari Sekretariat Daerah, Diskominfo, dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain mengecek kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan.

“Kendaraan dinas merupakan fasilitas negara untuk mendukung pelayanan, sehingga ASN wajib menjaga dan merawatnya secara bertanggung jawab,” tegas Wali Kota Zulmaeta.

Pemeriksaan ini ditekankan bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.

Zulmaeta juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel.

Pada saat yang sama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Payakumbuh juga menggelar pemeriksaan serupa terhadap armada operasional kebencanaan. Sebanyak 7 unit kendaraan roda empat dan 14 unit kendaraan roda dua milik BPBD dipastikan dalam kondisi layak pakai untuk kesiapsiagaan di lapangan.

Kepala Pelaksana BPBD Devitra menyebutkan bahwa pemeriksaan fisik hingga plat nomor kendaraan dilakukan untuk menjaga kesiapan personel dalam merespons bencana. Menjaga aset daerah dianggap sebagai langkah penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Wali Kota memberikan apresiasi kepada OPD yang telah proaktif melakukan pengawasan aset sebagai bentuk tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Dengan sarana yang terawat baik, kinerja birokrasi diharapkan semakin cepat dan tepat dalam melayani kebutuhan warga Kota Randang.