RRI.CO.ID, Pasaman Barat – Bahan Bakar Minyak (BBM) memegang peranan vital dalam urat nadi perekonomian Indonesia, mulai dari sektor transportasi hingga penunjang UMKM. Stabilitas harga BBM menjadi krusial karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan dinamika inflasi nasional.

Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan melalui kebijakan subsidi energi guna memastikan masyarakat ekonomi rendah tetap dapat beraktivitas. Sejarah subsidi ini telah dimulai sejak era 1966 dan terus bertransformasi mengikuti dinamika ekonomi serta mekanisme pasar dunia.

Berdasarkan data LKPP Audited, belanja subsidi energi terus mengalami tren peningkatan dari Rp140,21 triliun pada 2021 menjadi Rp177,62 triliun pada 2024. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya konsumsi energi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Dampak Ketegangan Global 2026 Konflik antara Amerika Serikat dan Iran pada awal tahun 2026 memberikan tekanan besar terhadap pasokan minyak global, terutama di jalur strategis Selat Hormuz. Per 14 April 2026, harga minyak dunia telah menyentuh angka 98 USD per barel dengan kurs rupiah menembus Rp17.100 per USD.

Kondisi ini berdampak pada kenaikan signifikan harga BBM non-subsidi di dalam negeri per 18 April 2026. Pertamax Turbo melonjak menjadi Rp19.400 per liter, sementara Dexlite dan Pertamina Dex masing-masing merangkak naik ke angka Rp23.600 dan Rp23.900 per liter.

Menjaga Daya Beli Masyarakat Lokal Data Susenas 2025 menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat di wilayah Pasaman Barat dan Pasaman terhadap bahan bakar. Rata-rata pengeluaran bulanan warga Pasaman Barat untuk bensin dan solar mencapai Rp81.116 per orang, atau total Rp36,5 miliar sebulan untuk seluruh penduduk.

Sementara itu, warga Kabupaten Pasaman menghabiskan rata-rata Rp45.782 per kapita atau total Rp14,3 miliar setiap bulannya. Besarnya angka pengeluaran ini menjadikan kebijakan harga BBM sebagai penentu utama stabilitas ekonomi rumah tangga di kedua kabupaten tersebut.

Fungsi APBN sebagai Shock Absorber Meski harga minyak dunia melambung, pemerintah berkomitmen mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000, Bio Solar Rp6.500, dan Pertamax di Rp12.300 per liter. Langkah ini diambil untuk melindungi sektor UMKM dan menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah dari guncangan ekonomi.

Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran subsidi energi sebesar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun sebagai konsekuensi kebijakan tersebut. Menteri Keuangan menegaskan bahwa defisit APBN akan diupayakan tetap terjaga di level 2,9% melalui strategi efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.

Langkah Strategis Non-Fiskal Selain intervensi anggaran, pemerintah pusat turut menerapkan kebijakan non-fiskal seperti instruksi Work From Home (WFH) bagi ASN. Langkah ini bertujuan untuk menekan mobilitas nasional dan mengurangi konsumsi energi secara signifikan di tengah keterbatasan pasokan.

Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan potensi membengkaknya defisit APBN hingga 3,3%–3,5% jika harga minyak terus bertahan di level tinggi. Sinergi antara pengelolaan subsidi yang tepat dan penggunaan energi yang bijak oleh masyarakat menjadi kunci ketahanan ekonomi nasional.

Melalui fungsi stabilisasi dan peran sebagai shock absorber, APBN diharapkan mampu melindungi masyarakat dari dinamika global yang tidak menentu. Ketangguhan ekonomi Indonesia di masa depan sangat bergantung pada efisiensi pengelolaan fiskal dan kemandirian energi yang berkelanjutan. (M. Genta Gamary)