RRI.CO.ID, Padang Panjang - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang memperkuat tata kelola data di tingkat kelurahan melalui program Kelurahan/Desa Cinta Statistik (Cantik) sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Langkah ini bertujuan menyediakan data yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.Program itu diawali dengan sosialisasi pembinaan Desa Cantik 2026 yang digelar BPS bersama Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) pada 16 April lalu. Kegiatan ini menjadi momentum strategis agar kelurahan mampu mengelola data kependudukan dan sosial ekonomi secara mandiri, terstruktur, dan berkelanjutan.

Kepala BPS Padang Panjang, Abdul Razi, mengatakan program Desa Cantik dirancang untuk meningkatkan kapasitas kelurahan dalam menyediakan data valid yang menjadi fondasi perencanaan pembangunan. “Data yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” ujarnya, Senin 20 April 2026.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta dibekali pemahaman tata kelola data mulai dari proses pengumpulan, pembaruan, hingga pemanfaatan data untuk mendukung pelayanan publik. BPS juga menampilkan praktik terbaik dari Kelurahan Sigando yang dinilai sukses menerapkan pengelolaan data berbasis komunitas. Pengalaman ini diharapkan dapat diadopsi kelurahan lain di Padang Panjang.

Selain pembinaan Desa Cantik, BPS memaparkan persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara nasional. Sensus ini bertujuan memotret kondisi terkini aktivitas ekonomi masyarakat agar kebijakan yang disusun lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Camat PPT, Wira Jaya Septikha, mendorong seluruh kelurahan untuk ikut serta dalam program tersebut. “Meski awalnya hanya ditargetkan tiga kelurahan, kami berharap semua kelurahan dapat terlibat agar manfaatnya lebih merata,” katanya.

Kolaborasi antara BPS dan pemerintah kecamatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas data statistik di tingkat kelurahan sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berbasis bukti, terukur, dan berkelanjutan.