RRI.CO.ID, Padang Panjang - Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Panjang, Komisi II DPRD Kota Padang Panjang menggelar hearing dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) di Ruang Rapat DPRD, Rabu 15 April 2026.

Rapat dibuka dan dipimpin Koordinator Komisi II Mardiansyah, S.Kom, didampingi Ketua Komisi II Yandra Yane, SE, Wakil Ketua Kiki Anugerah Dia, SE, Sekretaris Ridwansyah, SE, serta Anggota Drs. Aditiawarman. Turut hadir Asisten II Indra Gusnadi, Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Kepala Dispangtan beserta jajaran.

Dalam hearing, Wakil Ketua Komisi II Kiki Anugerah Dia, SE meminta UPTD BBI mengoptimalkan seluruh kolam agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang. Ia juga berharap Dispangtan mendampingi penerima bantuan pokok pikiran (pokir) 2025 serta mengawasi perkembangannya. “Bantuan harus benar-benar bermanfaat dan tidak sekadar habis begitu saja,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II Ridwansyah, SE meminta Dispangtan mendampingi petani milenial yang telah mengikuti pelatihan agar ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan di lapangan. Ia juga mendorong Dispangtan memunculkan inovasi baru untuk kemajuan pertanian di Kota Padang Panjang.

Ketua Komisi II Yandra Yane, SE mempertanyakan kepada BPKD terkait jumlah aset yang sudah ditarik dari masyarakat serta jumlah kendaraan dinas yang telah terjual. Menurutnya, transparansi aset penting untuk optimalisasi keuangan daerah.

Anggota Komisi II Drs. Aditiawarman menegaskan agar Pemko lebih serius menangani kemiskinan dan stunting. “Jangan sampai ada lagi kejadian seperti yang ditemukan Wagub beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Koordinator Komisi II Mardiansyah, S.Kom menyoroti koordinasi antar OPD, khususnya Dispangtan. Ia meminta Dispangtan memberi penegasan kepada masyarakat penerima bantuan agar mampu mengembangkan bantuan yang diterima. “Tujuannya agar masyarakat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan setiap tahun,” kata Mardiansyah.

Hearing ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi OPD mitra Komisi II untuk meningkatkan kinerja, efektivitas program, dan dampak langsung kepada masyarakat pada tahun anggaran 2026.