RRI.CO.ID, Padang Panjang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang Panjang ikuti Rapat Koordinasi bertajuk "Simulasi Pembuatan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu" pada Selasa 14 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan personil dalam menghadapi dinamika pengawasan pemilu.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, didampingi Kabag Penanganan Pelanggaran, Eriyanti, beserta jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, saat membuka acara menyampaikan bahwa simulasi ini merupakan langkah krusial untuk mengasah ketajaman analisis jajaran sekretariat.

"Dengan adanya simulasi kajian akhir ini, kami berharap pengetahuan Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang secara umum, dapat semakin mendalam dan presisi," ujar Hidayatul Fajri.

Dalam arahannya, Vifner menekankan bahwa pemahaman mengenai penanganan pelanggaran wajib dikuasai oleh seluruh elemen sekretariat tanpa terkecuali. Ia menjelaskan bahwa hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu nantinya akan dikategorikan ke dalam dua jalur utama yaitu pertama pelanggaran Pemilu yang mencakup pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan tindak pidana pemilu.

Kedua bukan pelanggaran Pemilu yang berupa temuan atau laporan yang tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu, atau laporan yang masuk dalam ranah dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.Lebih lanjut, Vifner mengingatkan mengenai aspek legalitas dan etika dalam proses penanganan perkara.

"Kajian akhir diputuskan melalui rapat pleno pimpinan. Perlu diingat bahwa dokumen kajian akhir bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Pengawas Pemilu," tegasnya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang, Agus Salim dan Winda Aprizona, serta Koordinator Sekretariat, Novlinda. Seluruh staf sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang tampak antusias mengikuti jalannya simulasi guna memastikan proses demokrasi di Kota Serambi Mekkah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.