RRI.CO.ID, Bukittinggi - Pemerintah Kota Bukittinggi akan menerapkan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 17 April 2026, sebagai upaya penghematan energi dan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan berlaku bagi seluruh ASN, kecuali pejabat eselon II dan III serta jabatan fungsional madya.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyatakan bahwa WFH bukan berarti tidak bekerja, tetapi memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah. "WFH bukan berarti tidak bekerja, tetapi memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah. ASN tetap wajib absensi empat kali sehari serta menyusun rencana kerja dan membuat laporan harian," ujarnya.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas di daerah dengan mengurangi konsumsi energi dan biaya. Beberapa unit tetap wajib bekerja dari kantor, seperti petugas pelayanan publik, kebersihan, kesehatan, pendidikan, BPBD, Satpol PP, Dishub, dan lurah.

Dengan demikian, ASN dapat bekerja lebih fleksibel dan efektif dengan WFH. Wako Ramlan juga mengimbau ASN untuk mematikan perangkat listrik saat meninggalkan kantor sebagai bagian dari upaya efisiensi.

Pelaksanaan WFH juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup ASN dan mengurangi kemacetan di kota. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mempersiapkan infrastruktur dan sistem untuk mendukung pelaksanaan WFH.

ASN akan diberikan panduan dan pelatihan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan WFH. Pelaksanaan WFH akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

Evaluasi ini akan membantu Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi kerja ASN. Dengan demikian, WFH diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan penerapan WFH, Pemerintah Kota Bukittinggi berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi kerja ASN, serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.