RRi.CO.ID, Bukittinggi - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar rapat koordinasi untuk menyelaraskan program strategis pembangunan daerah. Rakor ini berlangsung di Balairuang Rumah Dinas Wako, Jumat, 27 Februari 2026.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menjelaskan bahwa target ekonomi Sumbar 2029 adalah 7,2%, dan 2026 ditarget 5,7%. Pemulihan ekonomi pasca bencana harus dilaksanakan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Ada empat strategi untuk mencapai target peningkatan ekonomi: hilirisasi agroindustri, transformasi ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, dan mitigasi bencana sebagai investasi.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, berkomitmen memperjuangkan Bukittinggi sebagai daerah khusus ke pemerintah pusat, seiring penguatan peran kota sebagai kota perjuangan dan kota wisata.

Pemko Bukittinggi telah bertemu dengan Menteri Kebudayaan dan Menteri Pariwisata untuk memperoleh dukungan pengembangan program strategis pariwisata. Tiga persoalan besar yang menjadi perhatian adalah penyelesaian tanah Kantor DPRD, penataan Pasar Banto, dan pengembangan Stasiun Lambuang.Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius, terutama saat akses Lembah Anai terganggu.

Pemko Bukittinggi berharap dukungan Pemprov Sumbar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.Gubernur Mahyeldi menjanjikan dukungan penuh Pemprov Sumbar untuk meningkatkan ekonomi Bukittinggi dan Sumbar. Bukittinggi memiliki potensi besar sebagai kota wisata dan kota perjuangan.Pemko Bukittinggi dan Pemprov Sumbar akan terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumbar, khususnya di Bukittinggi. Pemko Bukittinggi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat Bukittinggi, yang berharap dapat meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi daerah.