RRI.CO.ID, Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh menyampaikan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Payakumbuh.

"Kita mempunyai persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi masyarakat," kata Sekda Payakumbuh, Rida Ananda, Kamis, 19 Februari 2026. Ia menilai pandangan fraksi-fraksi tersebut merupakan bagian dari penguatan kualitas kebijakan daerah.

Rida menyadari sepenuhnya bahwa pandangan umum yang disampaikan dewan merupakan masukan dan saran yang membangun. Pemko Payakumbuh menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ke depan.

"Masukan itu menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan empat ranperda," ujarnya saat memberikan sambutan. Regulasi yang disusun diharapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas di Kota Payakumbuh.

Salah satu yang dibahas adalah Ranperda tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai pencabutan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh 2018–2038.

"Tanggapan dan masukan DPRD ini harus kita sikapi secara bijak," ucap Rida di depan para anggota dewan. Fokus utama dari seluruh proses pembahasan adalah untuk mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga mengajukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu. Ranperda lainnya menyasar pada pencabutan Perda Nomor 24 Tahun 2016 terkait Lembaga Kemasyarakatan.

"Kami menyadari jawaban tersebut belum tentu memuaskan semua anggota DPRD," tuturnya mewakili Wali Kota Zulmaeta. Ia memastikan pendalaman substansi akan dilanjutkan melalui rapat kerja sesuai jadwal yang telah disepakati.

Rida berharap sinergitas antara pemerintah daerah dan legislatif semakin solid dalam menjalankan amanah rakyat. "Insya Allah dalam rapat kerja nanti dapat kita jawab secara tuntas," pungkasnya menutup jawaban tersebut.