RRI.CO.ID, Agam - Upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan galodo di Kabupaten Agam terus diperjuangkan.

Sejumlah anggota DPRD Agam menyambangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk menyuarakan langsung kebutuhan masyarakat terdampak, Selasa 27 Januari 2026.

Rombongan wakil rakyat yang terdiri dari Dr. Novi Irwan, Alfian, Nesi Harmita, ST, Rahmad Rifai Koto, Syahrial, Jondra Marjaya, dan Novia Novel itu disambut Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si, bersama jajaran Dirjen dan Staf Ahli Menteri.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Agam menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan Kemnaker terhadap daerah mereka pascabencana.

Namun demikian, mereka menekankan bahwa fase transisi pemulihan saat ini membutuhkan dukungan yang lebih luas, tidak hanya pada sektor infrastruktur, tetapi juga ketenagakerjaan.

“Kami berharap program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana turut menyasar sektor ketenagakerjaan. Pemulihan ekonomi dan penurunan angka pengangguran di Agam perlu didorong melalui program padat karya, tenaga kerja mandiri, pelatihan life skill, serta program prioritas lainnya,” ujar Dr. Novi Irwan mewakili rombongan.

Aspirasi serupa juga disampaikan anggota DPRD lainnya secara bergantian, dengan memaparkan kondisi riil daerah pemilihan masing-masing pascabencana, termasuk kebutuhan masyarakat yang masih mendesak.

Menanggapi hal tersebut, Wamenaker Afriansyah Noor yang juga putra Minangkabau menegaskan bahwa pemulihan wilayah terdampak bencana merupakan komitmen pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, percepatan pembangunan di daerah terdampak menjadi bagian dari semangat besar “Sumatera Bangkit”.

“Ini adalah komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran kementerian,” tegasnya.

Afriansyah menjelaskan, Kemnaker memiliki sejumlah program yang dapat diarahkan ke Kabupaten Agam. Di antaranya Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) atau Tenaga Kerja Pemula, yang menyasar masyarakat terdampak, khususnya generasi muda, melalui pelatihan berbasis potensi daerah di Balai Pelatihan Vokasi.

Selain itu, Program Padat Karya juga dapat diusulkan oleh pemerintah daerah dan nagari untuk perbaikan infrastruktur terdampak bencana, seperti irigasi, jembatan, dan jalan.

Setiap lokasi usulan berpeluang memperoleh anggaran hingga Rp100 juta dan melibatkan sekitar 30 tenaga kerja lokal.

Tak hanya itu, peserta program tenaga kerja mandiri pascapelatihan juga akan difasilitasi bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta.

Program-program lain dari Kemnaker, lanjutnya, akan diprioritaskan bagi wilayah terdampak bencana dengan koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Wamenaker pun mendorong DPRD Agam untuk terus bersinergi dengan seluruh pihak, sekaligus melakukan pengawasan agar program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan proposal permohonan program pembinaan ketenagakerjaan Kabupaten Agam untuk tahun anggaran 2026, sebagai langkah konkret mempercepat pemulihan pascabencana di Ranah Minang.