KBRN, Tanah Datar: Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengajak DPRD, stakeholder, perangkat daerah, dan masyarakat untuk mendukung berbagai program nasional. Ajakan tersebut disampaikannya secara virtual dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, Kamis (06/02/2025).

Ia menegaskan pentingnya percepatan penurunan angka stunting melalui langkah-langkah strategis yang terukur dan masif. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan berbagai inovasi serta melanjutkan program unggulan daerah.

"Kami minta semua pihak untuk terus berupaya menurunkan angka stunting dengan langkah yang strategis dan terarah. Selain itu, program unggulan daerah seperti bajak sawah gratis, kuota pupuk bersubsidi, dan asuransi tani tetap dilanjutkan," ujar Eka Putra.

Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menegaskan bahwa DPRD siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan program nasional. Ia juga menjelaskan bahwa pemotongan anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat bukanlah kebijakan daerah, melainkan keputusan pusat yang harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Kepala Bappeda dan Litbang Tanah Datar, Adriyanti Rustam, menyampaikan bahwa pembangunan nasional menargetkan peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing SDM. Selain itu, ia menyoroti isu strategis daerah yang mencakup kualitas SDM, pembangunan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan.

"Rumusan tema pembangunan daerah tahun 2026 adalah penguatan perekonomian, peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan publik menuju Tanah Datar yang maju dan berkelanjutan," jelas Adriyanti.

Ia juga mengungkapkan bahwa indeks persepsi pelayanan publik Tanah Datar pada 2023 mendapat predikat A dengan nilai 92,44 dari Ombudsman RI. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 berdasarkan survei UNAND juga meraih predikat A dengan nilai 95,27.

Narasumber dari Fakultas Ekonomi UNAND, Prof. Dr. Elfindri, dalam paparannya menekankan pentingnya inovasi pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dalam perencanaan 2026. Menurutnya, pengembangan akses pendidikan dengan model layanan khusus dan kursus komunitas menjadi solusi bagi daerah dengan capaian pendidikan rendah.

Forum konsultasi publik ini diikuti oleh 150 peserta, terdiri dari pimpinan dan komisi DPRD Tanah Datar, stakeholder, serta perangkat daerah. Kegiatan ini menjadi wadah penting dalam merancang kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik ke depannya. (Prokopim)